“Danantara taruh duit misalnya 50%. Nah 50% lagi cari investor asing atau investor lokal. Masuklah mereka ke situ. Sehingga kapasitasnya dengan uang 50% itu, Danantara punya investasi 100%. Kapasitasnya akan bertambah. Nilai asetnya menjadi Rp10 triliun dengan dana Rp5 triliun tadi,” terang Herry.
Ini adalah strategi leverage yang cerdas untuk memaksimalkan dampak investasi dengan modal terbatas.
Dengan begitu, Danantara Indonesia dapat menghasilkan dividen atau keuntungan dari pengelolaan aset yang dijalankan oleh Chief Operating Officer (COO) holding operasional Danantara, Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) BPI Daya Anagata Nusantara, Pandu Sjahrir.
Harapannya, investasi yang dilakukan dapat menghasilkan imbalan dari akumulasi pengelolaan Danantara Indonesia.
Kemudian diinvestasikan lagi di sektor riil. Sehingga membuat pertumbuhan jumlah aset.
“Targetnya kan menjadi bagian mesin ya. Nah mesin itu mendorong perekonomian. Mesin yang tumbuh 8% seperti yang diinginkan Pak Prabowo,” lanjutnya.
Herry juga mengingatkan Danantara tidak melakukan investasi ke luar negeri. Karena dapat mengakibatkan Capital Outflow (arus keluar modal) yang berdampak negatif pada penghasilan BUMN dan pertumbuhan ekonomi domestik.
Untuk itu, Danantara harus memiliki cara yang cerdas untuk menarik investor asing maupun lokal agar dapat menanamkan modalnya.
Sehingga transaksi di Indonesia akan semakin mengguncang bursa efek sekaligus mendongkrak ekonomi.
“Bagaimana membuat ini menjadi lebih prospektif dan memiliki nilai strategis. Maka dari hulunya Danantara harus punya skenario besar,” jelas Herry.
Danantara Harus Jadi Trigger (H-2)
Di sisi lain, Danantara harus memiliki pengelolaan strategi bisnis yang matang. Ini untuk memastikan pengelolaan di internalnya dilakukan dengan proper. Targetnya menarik investor mancanegara.
Menurutnya, jaminan good governance adalah magnet utama bagi investor. Yang terpenting, Danantara harus dapat melakukan pengecekan secara berkala atau random.
Pengecekan rutin itu dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi penyelewengan, korupsi atau risiko lainnya.
