Dengan berbagai penghematan yang dilakukan. Kalau perlu dengan cara sang ibu sendiri mengorbankan segala-segalanya untuk anaknya. Termasuk pura-pura sudah makan, agar sang anak lebih dulu bisa dapat makanan.
Begitu pula masa kecil KDM. Ia bungsu dari sembilan bersaudara. Ibunya janda. Ia harus menggembala kambing di desanya: Sukasari, Dawuan, Subang.
Mungkin karena yang jadi contoh seorang ibu, maka konotasi netizen pada Sri Mulyani. Tapi ”ibu” yang dimaksud KDM adalah ”ibu” daerah. Kepala daerah.
Intinya, di saat pendapatan berkurang, seperti sekarang, kepala daerah harus pandai menggunakan anggaran yang ada.
Seperti seorang ibu dari keluarga yang tidak berkecukupan. Keinginan memajukan daerah tidak boleh terhambat oleh kurangnya dana.
Caranya: belanjalah secara tepat. Jangan buang uang untuk yang kurang penting –hanya karena sudah telanjur dianggarkan. Atau karena anggaran sudah telanjur disetujui dan disahkan.
KDM sendiri mengaku menggunakan cara ”ibu” itu dalam memimpin Jabar. “Uang kabupaten tidak boleh keluar dari kabupaten.
Pendapatan dari kabupaten harus untuk membangun kabupaten,” katanya. “Saya sendiri tidak pernah pergi jauh. Paling jauh hanya ke Jakarta,” ujar KDM.
Maka di bulan proklamasi Agustus ini KDM minta para bupati untuk menghapus tunggakan PBB bagi semua rakyat mereka. Tunggakan sejak kapan pun. Sampai tahun 2024. “Itu sepenuhnya wewenang bupati wali kota,” katanya.
KDM sudah mencontohkan menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor. Di seluruh Jabar. Ia konsisten dengan apa yang ia ucapkan.
Kehadiran KDM memang membuat banyak gubernur ”mati angin”. Salah tingkah. Terutama ketika dibuli rakyat mereka –mengapa tidak bisa jadi gubernur seperti KDM.
Saya mengenal KDM sejak lama. Sejak sebelum menjadi bupati Purwakarta. Pun ketika jadi bupati. Saya beberapa kali bertemu dengannya. Sama. Orangnya seperti itu. Bukan dibuat-buat. Bukan baru sekarang. Orisinal.
Maka gubernur lain tidak perlu meniru KDM. Akan jadi aneh. Tidak wajar. Dan terasa palsu. Memang para gubernur akan tetap ”di-Farel-kan” dengan KDM. Tidak ada jalan lain: semua gubernur harus sangat berprestasi –dengan cara mereka sendiri-sendiri. Pun para bupati dan wali kota.
