IKNPOS.ID – Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan dukungan dari provinsi di sekitarnya. Salah satunya adalah Kalimantan Utara (Kaltara).
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang menyatakan komitmennya untuk mempertahankan dan meneguhkan kebijakan IKN di pulau Kalimantan.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui sinergitas percepatan pembangunan, serta menjadikan Kalimantan sebagai superhub ekonomi Indonesia.
Related Post
“Saya rasa kita harus menyamakan frekuensi kita, kalau secara ilmiah demografi tentu kita harus berikan dukungan secara penuh dan percepatan terkait realisasi IKN di Kalimantan,” kata Sekdaprov Kaltara, Bustan, di seminar “International Day of The World’s Indigenous People 2025”, bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneo’s Assembly), Jumat, 22 Agustus 2025.
Seminar itu dibuka Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dan dihadiri tokoh masyarakat adat Dayak dari tiga negara serumpun yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Bustan menjelaskan, Provinsi Kaltara sebagai salah satu daerah penyangga IKN terus berbenah diri, dan melakukan transformasi guna mendukung percepatan pembangunan IKN melalui penyediaan sumber energi terbarukan untuk memenuhi pasokan kebutuhan energi.
“Energi terbarukan ini tidak hanya menyuplai IKN dan daerah Kalimantan lainnya tetapi juga ke negara tetangga seperti ke Malaysia,” bebernya.
Dia juga mengungkapkan saat ini Provinsi Kaltara sedang dalam tahap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang dan PLTA Kayan dengan potensi energi lebih dari 9.000 mega watt.
Dengan potensi tersebut, diharapkan akan dapat terus digalakkannya pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana di IKN, karena Provinsi Kaltara akan dapat segera menghasilkan pasokan energi yang dibutuhkan.
“Kaltara melihat pembangunan IKN sebagai peluang besar untuk memperkuat daya saing, meningkatkan konektivitas, serta mendorong pembangunan hijau yang berkelanjutan,” tambahnya.
Gubernur Kaltara berkomitmen mendukung IKN melalui pemberdayaan masyarakat adat, serta keseimbangan pembangunan dan kelestarian berbasis green economy, decabonization, dan hilirisasi industri yang bernilai tambah tanpa merusak lingkungan.
Terverifikasi Dewan Pers