IKNPOS.ID – Pi Network (PI) kembali menjadi berita Utama. Namun, Pi Network menjadi berita Utama bukan karena alasan yang diharapkan banyak investor.
Saat ini PI diperdagangkan pada harga $0,3844 dengan kapitalisasi pasar $3,01 miliar.
Token ini telah merosot 5,11% dalam seminggu terakhir, menimbulkan kekhawatiran baru tentang prospek jangka panjangnya.
Meskipun komunitas Pi tetap besar dan aktif, para ahli memperingatkan bahwa proyek ini masih menghadapi tantangan serius di tahun 2026.
Mulai dari peluncuran mainnet yang tertunda hingga adopsi dunia nyata yang terbatas, tanda-tanda bahaya sulit diabaikan.
Mainnet yang Terhenti dan Frustrasi Investor
Kekhawatiran yang paling mendesak adalah Mainnet Terbuka Pi yang belum diluncurkan.
Selama bertahun-tahun, proyek ini berada dalam fase Mainnet Tertutup.
Ini mencegah Pi Coin diperdagangkan secara bebas di bursa global.
Tanpa transisi ini, Pi kekurangan likuiditas sejati dan penemuan harga yang andal.
Yang menambah frustrasi adalah proses verifikasi Know Your Customer (KYC) yang lambat.
Ini menyebabkan jutaan pengguna tidak dapat memigrasikan token mereka.
Hambatan ini terus membatasi partisipasi dan menimbulkan keraguan tentang kemampuan proyek untuk berkembang.
Utilitas Terbatas Meskipun Basis Pengguna Pi Network Besar
Nilai mata uang kripto bergantung pada kasus penggunaan di dunia nyata.
Tetapi, PI masih kesulitan untuk memberikan adopsi yang berarti.
Meskipun beberapa aplikasi terdesentralisasi (dApps) ada dalam ekosistemnya.
Namun, sebagian besar masih kurang berkembang atau kurang melibatkan pengguna secara aktif.
Para ahli memperingatkan bahwa kecuali Pi menunjukkan kemajuan nyata dengan ekonomi dApps dan fungsionalitas peer-to-peer-nya.
Tapi, basis penggunanya yang besar saja tidak akan cukup untuk mempertahankan nilai dalam jangka panjang.
Masalah Sentralisasi dan Transparansi
Masalah lainnya adalah tata kelola proyek yang terpusat.
Tim Inti Pi mempertahankan kendali yang signifikan atas pengembangan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi.
Terverifikasi Dewan Pers