Home Pendidikan Ide Gila Dedi Mulyadi: Sekolah-Sekolah Swasta yang Mangkarak Bakal ‘Disapu Bersih’!
Pendidikan

Ide Gila Dedi Mulyadi: Sekolah-Sekolah Swasta yang Mangkarak Bakal ‘Disapu Bersih’!

Share
Share

IKNPOS.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan ide segar yang cukup berani untuk mengakuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi untuk dijadikan sekolah negeri baru.

Selain itu, ia juga mengusulkan konsep SMP dan SMA dalam satu lokasi demi efisiensi lahan dan percepatan pemerataan akses pendidikan.

Strategi ini menjadi bagian dari target ambisius Pemprov Jabar, yakni memastikan seluruh siswa SMP bisa melanjutkan ke jenjang SMA/SMK pada tahun ajaran 2026–2027.

“Ini bagian dari strategi meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” tegas Dedi, Jumat (8/8/2025).

Masalah Lama: Minimnya Pembangunan Sekolah Baru

Dedi mengungkapkan bahwa selama ini pembangunan sekolah menengah di Jabar, khususnya di perkotaan, tersendat karena harga lahan yang sangat tinggi.

Fakta mengejutkan datang dari data tahun 2020: tidak ada pembangunan SMA/SMK baru sama sekali.

“Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, bahkan nol pembangunan sekolah,” ujarnya.

Dengan mengakuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi, pemerintah bisa menghemat biaya pembebasan lahan dan mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan.

Integrasi SMP dan SMA: Hemat Lahan, Hemat Biaya

Konsep sekolah terintegrasi yang diusulkan Dedi memungkinkan SMP dan SMA berada di satu lokasi.
Keuntungannya:

  • Menghemat penggunaan lahan di perkotaan yang terbatas.

  • Mengurangi biaya pembangunan gedung dan infrastruktur pendukung.

  • Memudahkan siswa melanjutkan pendidikan tanpa harus pindah jauh.

Jika strategi ini berjalan, bukan tidak mungkin angka kelanjutan sekolah di Jabar bisa naik signifikan pada 2026–2027.

Isu Dana: Negosiasi dengan Pemerintah Pusat

Selain membahas pendidikan, Dedi Mulyadi juga menyinggung soal dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebagian dipotong untuk membayar utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ia mengusulkan agar DAU tidak dipotong lebih dulu, melainkan dihitung di akhir tahun, sehingga Provinsi Jabar bisa langsung menggunakan dana tersebut untuk keperluan mendesak, termasuk pembangunan sekolah.

Share
Related Articles
Beasiswa S2 Double Degree Kemenag 2026 Dibuka! Kuliah di Australia dan Indonesia Gratis, Cek Syaratnya Sebelum Menyesal
Pendidikan

Beasiswa S2 Double Degree Kemenag 2026 Dibuka! Kuliah di Australia dan Indonesia Gratis, Cek Syaratnya DISINI!

IKNPOS.ID - Peluang emas bagi kamu yang ingin punya karier internasional tanpa...

Pendidikan

Pemkab Penajam Jamin Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Serambi IKN

IKNPOS.ID - Untuk memastikan tidak akan munculnya praktik pungutan liar dan guna...

Mahasiswa di Provinsi Kaltim gratis UKT pada 2026.
Pendidikan

Pemprov Kaltim: Gratispol Hanya untuk Mahasiswa Reguler di Provinsi Penyangga IKN

IKNPOS.ID - Bantuan biaya pendidikan atau pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui...

Pendidikan

Rintisan Sekolah Rakyat di Kabupaten Penyangga IKN Mulai Terima Peserta Didik

IKNPOS.ID - Penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat rintisan Kabupaten Penajam Paser...