IKNPOS.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan ide segar yang cukup berani untuk mengakuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi untuk dijadikan sekolah negeri baru.
Selain itu, ia juga mengusulkan konsep SMP dan SMA dalam satu lokasi demi efisiensi lahan dan percepatan pemerataan akses pendidikan.
Strategi ini menjadi bagian dari target ambisius Pemprov Jabar, yakni memastikan seluruh siswa SMP bisa melanjutkan ke jenjang SMA/SMK pada tahun ajaran 2026–2027.
Related Post
“Ini bagian dari strategi meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” tegas Dedi, Jumat (8/8/2025).
Masalah Lama: Minimnya Pembangunan Sekolah Baru
Dedi mengungkapkan bahwa selama ini pembangunan sekolah menengah di Jabar, khususnya di perkotaan, tersendat karena harga lahan yang sangat tinggi.
Fakta mengejutkan datang dari data tahun 2020: tidak ada pembangunan SMA/SMK baru sama sekali.
“Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, bahkan nol pembangunan sekolah,” ujarnya.
Dengan mengakuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi, pemerintah bisa menghemat biaya pembebasan lahan dan mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan.
Integrasi SMP dan SMA: Hemat Lahan, Hemat Biaya
Konsep sekolah terintegrasi yang diusulkan Dedi memungkinkan SMP dan SMA berada di satu lokasi.
Keuntungannya:
Menghemat penggunaan lahan di perkotaan yang terbatas.
Mengurangi biaya pembangunan gedung dan infrastruktur pendukung.
Memudahkan siswa melanjutkan pendidikan tanpa harus pindah jauh.
Jika strategi ini berjalan, bukan tidak mungkin angka kelanjutan sekolah di Jabar bisa naik signifikan pada 2026–2027.
Isu Dana: Negosiasi dengan Pemerintah Pusat
Selain membahas pendidikan, Dedi Mulyadi juga menyinggung soal dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebagian dipotong untuk membayar utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ia mengusulkan agar DAU tidak dipotong lebih dulu, melainkan dihitung di akhir tahun, sehingga Provinsi Jabar bisa langsung menggunakan dana tersebut untuk keperluan mendesak, termasuk pembangunan sekolah.
Terverifikasi Dewan Pers