IKNPOS.ID – Token kripto Pi Network kembali mengalami penurunan tajam dan menyentuh harga terendah baru pada 1 Agustus 2025. Sejak saat itu, harga PI cenderung bergerak datar dan memasuki fase konsolidasi, mencerminkan keraguan para investor dalam mengambil keputusan.
Pada 6 Agustus 2025, harga Pi Network (PI) tercatat berada di angka $0,3405, turun sekitar 4,6% dalam 24 jam terakhir. Jika dihitung berdasarkan kurs dolar saat ini (1 USD = Rp16.374), maka 1 PI setara dengan Rp5.575.
Dalam periode 24 jam terakhir, harga PI hanya bergerak di rentang sempit antara $0,34 hingga $0,357. Penurunan ini juga berdampak pada kapitalisasi pasar yang kini berada di angka $2,65 miliar, sementara nilai fully diluted valuation mencapai sekitar $4,08 miliar.
Related Post
Volume perdagangan harian mencapai $53,8 juta, dengan total 7,78 miliar token PI yang beredar dari maksimal 11,97 miliar.
Pasar Lesu: Antara Ketakutan dan Harapan
Mengutip laporan dari BeInCrypto (5 Agustus), sejumlah indikator teknikal menunjukkan bahwa PI tengah dalam fase stagnan. Salah satu indikatornya adalah Relative Strength Index (RSI) yang datar, menandakan tidak adanya tekanan beli atau jual yang dominan.
Sebagai catatan, RSI mengukur apakah suatu aset sedang berada dalam kondisi jenuh beli (di atas 70) atau jenuh jual (di bawah 30). Namun saat ini, RSI PI tetap berada di tengah-tengah, menunjukkan kebimbangan pasar.
Indikator lain, Average True Range (ATR) juga menurun sejak 2 Agustus, dan kini berada di angka 0,03. Ini menandakan bahwa volatilitas harga PI makin mengecil, alias pergerakan harga semakin jarang dan tidak signifikan — kondisi khas dalam fase konsolidasi.
Pasar PI juga tengah dibayangi kekhawatiran akan tambahan pasokan token baru. Menurut data dari PiScan, sebanyak 166,21 juta token PI akan dilepas dalam 30 hari ke depan — setara dengan nilai sekitar $59 juta jika dihitung dengan harga saat ini.
Jika pasokan terus bertambah tanpa adanya peningkatan permintaan, harga PI berisiko kembali turun ke titik terendah sebelumnya, yaitu $0,32.
Terverifikasi Dewan Pers