“Saya mengimbau agar seluruh massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan menghindari tindakan anarkis,” harapnya.
“Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hukum dan menjaga keamanan bersama,” sambungnya.
Sebagai mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode, Toha menegaskan bahwa komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah dan masyarakat adalah fondasi utama meredakan konflik. Ia berharap pemerintah tidak hanya menjadi penonton, melainkan hadir sebagai fasilitator solusi.(Fajar Ilman/Disway.id)
- aksi Save Pati
- aksi Save Pati protes kenaikan pajak bumi dan bangunan
- aksi unjuk rasa Pati
- Bupati Sudewo
- demo Pati
- DPR RI
- DPR RI dorong Pemprov Jateng mediasi konflik di Pati
- DPR RI minta pemerintah turun tangan demo besar di Pati tuntut mundurnya Bupati Sudewo
- emo Pati tuntut Bupati Pati mundur
- gelombang aksi masyarakat Pati minta Bupati mundur
- kenaikan PBB-P2
- kenaikan PBB-P2 250 persen
- konflik Pati
- Mohamad Toha
- pemerintah provinsi Jawa Tengah
- politik Jawa Tengah
- protes kebijakan kenaikan PBB-P2 Bupati Sudewo
- Save Pati







