Secara nasional pada Agustus – September 2025 sebanyak 15.000 – 25.000 unit Kopdes/ Kel Merah Putih sudah dapat beroperasi.
Dalam arahannya, Wamenkop Ferry menegaskan bahwa gerai usaha dari Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya menjadi tempat jual beli sembako saja, melainkan dapat berfungsi sebagai kantor pusat layanan publik di desa.
Salah satu target prioritas dari Kopdes/Kel Merah Putih yaitu dapat menjadi pusat penyaluran program pemerintah ataupun barang-barang yang disubsidi oleh negara seperti gas LPG 3 Kg, Pupuk Bersubdisi, Beras untuk masyarakat miskin dan lainnya hingga penyaluran bantuan sosial lainnya.
Related Post
Beberapa komoditi seperti benih, produk ayam olahan,teh, singkong, dan gula juga dapat menambah kegiatan usaha Kopdes/Kel Merah Putih.
“Fungsi Kopdes ini bisa menjadi ganda yaitu menjual barang, menyalurkan program pemerintah pusat, sekaligus berperan sebagai gudang dengan fasilitas dryer, cold storage, dan titik serah barang subsidi. Bahkan termasuk menampung hasil produksi pertanian dan kerajinan makanan lokal,” jelasnya.
Wamenkop kembali menegaskan bahwa ekosistem Kopdes/ Kel Merah Putih sangat terbuka bagi seluruh pihak baik BUMN atau Swasta untuk melakukan kemitraan atau kerjasama secara business to business (BtoB).
Terkait dengan keterlibatan BUMN sebagai produsen produk-produk yang disubsidi, Kopdes/ Kel Merah Putih diharapkan dapat menjadi agen atau sub distributor sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih bagi masyarakat maupun UMKM yang ada di desa.
“Kita tidak ingin Kopdes ini justru menciptakan persaingan dengan warung UMKM. Justru posisinya bisa menjadi agen sub distributor, sehingga membantu memperkuat jaringan distribusi,” katanya.
Dengan keterlibatan BUMN, swasta, dan asosiasi petani dan stakeholder lainnya, Wamenkop Ferry optimistis keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih ini akan memperpendek rantai pasok dan menekan biaya logistik.
Rantai distribusi yang lebih sederhana diharapkan mampu menghadirkan barang subsidi tepat sasaran, sesuai harga ketentuan, dan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat desa.
Terverifikasi Dewan Pers