Selama masa beku itu hubungan dagang ternyata juga jalan. Secara tidak langsung. Lewat Hongkong. Volumenya naik terus. Maka terpikirkanlah untuk mencairkan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok.
Kelihatannya pencairan itu lebih banyak berdasarkan pemikiran intelijen. Toh stabilitas politik dalam negeri sudah teruji. Pembangunan ekonomi sudah berhasil menjadi fokus utama.
Di Tiongkok juga sudah berubah: ekonomi juga sudah menjadi panglima.
Related Post
Tidak ada catatan sejarah: siapa yang punya ide awal pencairan diplomatik itu. Bisa jadi Presiden Soeharto sendiri. Pelaku sejarahnya kian habis. Satu persatu meninggal dunia. Sulit untuk mencari siapa yang masih bisa ditanya.
Di antara saksi itu masih ada satu orang Tionghoa bernama Jacob Hendrawan. Ia dekat dengan tokoh besar Tionghoa, Liem Sioe Liong. Ia menduga ide pencairan itu dari Presiden Soeharto sendiri.
Suatu saat, kata Jacob, Liem Sioe Liong dipanggil Pak Harto. Liem memang dikenal dekat dengan Pak Harto. Sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Kedekatan itu juga ditampilkan di Museum Liem Sioe Liong di Fuqing, Fujian. Museum baru –dibangun tiga tahun lalu.
BACA JUGA:Liem Din
Saat dipanggil itu Liem mendapat tugas untuk menjajagi pemulihan hubungan Indonesia-Tiongkok. Jacob termasuk orang pertama yang diberitahu oleh Liem.
“Saya tidak berani melangkah. Saya takut dicurigai tentara dan golongan agama,” ujar Liem pada Jacob.
Setelah beberapa kali “ditagih” Pak Harto, akhirnya Liem mencari jalan memutar: menghadap Jenderal Benny Moerdani. Tapi Benny juga tidak berani memberi lampu hijau. Akhirnya Liem disarankan menghadap Jenderal Yoga Sugama, kepala Badan Intelijen Negara.
Setelah dicek bahwa perintah Pak Harto itu benar adanya, Jenderal Yoga menugaskan Sekjen Kementerian Pertanian Mashud Wisnusaputra. Orang intel. Zaman itu banyak sekjen kementerian dijabat oleh jaringan intelijen.
Mashud-lah yang diminta masuk Beijing, lewat Hong Kong. Secara tidak resmi. Tiongkok menyambut baik niat pemulihan hubungan itu. Tapi harus dicari jalan agar jangan langsung dari pemerintah ke pemerintah.
Terverifikasi Dewan Pers