Target 3 Tahun: Infrastruktur Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
Menurut Prasetyo, pemerintah menargetkan dalam tiga tahun ke depan, infrastruktur utama di IKN bisa selesai dibangun.
Target tersebut mencakup fasilitas untuk menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif agar IKN benar-benar bisa berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Dengan begitu, meski anggaran menurun, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap berjalan sesuai rencana.
Anggaran IKN 2026, Sinyal Hemat atau Strategi Jangka Panjang?
Jika ditarik garis besar, ada beberapa hal menarik dari alokasi anggaran IKN 2026:
-
Turunnya anggaran bukan berarti proyek berhenti. Pemerintah tampaknya ingin lebih fokus pada pembangunan inti ketimbang proyek-proyek besar seperti di era Jokowi.
-
Pendekatan efisiensi. Anggaran Rp 6,3 triliun bisa diarahkan untuk infrastruktur vital seperti jalan utama, gedung pemerintahan, dan utilitas dasar.
-
Tunggu kesiapan sebelum pindah. Keppres pemindahan ibu kota belum diteken Prabowo karena sarana belum siap, sehingga wajar jika fokus anggaran diarahkan ke persiapan infrastruktur inti dulu.
Bagi publik, isu ini tentu penting karena menyangkut arah kebijakan fiskal APBN 2026, pemanfaatan pajak rakyat, sekaligus masa depan ibu kota baru Indonesia.
Meski Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung IKN dalam pidatonya, pernyataan Sri Mulyani sudah cukup jadi sinyal bahwa proyek ibu kota baru tetap jalan.
Anggaran Rp 6,3 triliun untuk IKN 2026 memang lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi strategi ini tampaknya bertujuan mempercepat pembangunan inti sambil menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Dengan target tiga tahun ke depan, publik masih harus menunggu apakah pemindahan ibu kota benar-benar terealisasi sesuai rencana, atau kembali molor seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.
