IKNPOS.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi membatalkan program bantuan perangkat digital Interactive Flat Panel (IFP) untuk sekolah berstatus Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK).
Keputusan ini diumumkan pada Sabtu, 23 Agustus 2025, setelah gelombang kritik publik ramai di media sosial.
SPK sendiri adalah sekolah yang dikelola atas kerja sama lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, SPK dikenal luas dengan istilah “sekolah internasional”.
Netizen Jadi Pendorong Utama Pembatalan Program
Pengamat pendidikan Ina Liem menyebut, pembatalan ini tidak lepas dari suara masyarakat. Menurutnya, publik berperan besar dengan mengkritisi kebijakan pengadaan perangkat digital bernilai besar tersebut.
“Terima kasih netizen sudah membantu memviralkan. Kebijakan Kemendikdasmen sudah dibatalkan per siang ini. Kita berhasil menyelamatkan anggaran negara,” ujar Ina dalam unggahan video di Instagram pribadinya.
Ina juga membagikan potongan pengumuman internal dari Kemendikdasmen yang berbunyi:
“Karena suatu hal, maka program bantuan perangkat digital IFP kepada SPK dibatalkan. Jadi semua sekolah berstatus SPK tidak akan menerima program bantuan ini.”
Program Masih Berjalan untuk Sekolah Negeri dan Swasta Non-SPK
Meskipun bantuan untuk sekolah SPK resmi dihentikan, Ina mengingatkan bahwa program pengadaan flat panel untuk sekolah negeri dan swasta non-SPK tetap berjalan.
“Yang dibatalkan hanya untuk sekolah SPK. Mari kita kawal pengadaan flat panel di sekolah negeri dan swasta non-SPK,” ujarnya.
Ina pun mengajak masyarakat untuk terus menilai urgensi dari kebijakan pengadaan ini di tengah keterbatasan anggaran negara.
“Menurut Anda, apakah interactive flat panel memang mendesak untuk sekolah-sekolah?”
Target Besar Presiden Prabowo: Semua Sekolah Punya IFP
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar dalam waktu satu tahun ke depan, seluruh sekolah di Indonesia memiliki Interactive Flat Panel (IFP) atau layar televisi digital sebagai media pembelajaran modern.
Program ini diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, agar bisa mengakses materi pembelajaran digital dengan kualitas yang lebih baik.
Sebagai bagian dari agenda digitalisasi pendidikan, pemerintah juga menyalurkan perangkat tambahan seperti laptop, media penyimpanan konten pembelajaran (external HDD), hingga dukungan pelatihan guru.
