Alasan Program Bantuan Interactive Flat Panel (IFP) untuk Sekolah SPK Dibatalkan

288 Ribu Sekolah Jadi Sasaran Distribusi IFP

Tahun ini, sebanyak 288.865 sekolah di Indonesia menjadi sasaran penerima IFP dan perangkat digital lainnya. Hingga Agustus 2025, pengiriman tahap pertama sudah berjalan.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa langkah digitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres).

“Digitalisasi pembelajaran adalah media untuk membangun ekosistem digital classroom dan pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan tuntutan zaman,” jelas Gogot.

Ia juga menambahkan, sekolah penerima akan mendapat bimbingan teknis (bimtek) agar pemanfaatan fitur-fitur IFP lebih optimal.

Komitmen Pemerintah: Kawal Digitalisasi, Jaga Anggaran

Kemendikdasmen menegaskan tetap berkomitmen untuk menjalankan Instruksi Presiden terkait digitalisasi pendidikan. Program ini akan terus berjalan untuk sekolah negeri maupun swasta non-SPK.

Sementara itu, pembatalan untuk sekolah SPK dinilai sebagai langkah tepat agar anggaran negara lebih tepat sasaran, mengingat SPK sebagian besar dikelola dengan sistem dan biaya pendidikan yang berbeda dari sekolah negeri.

Netizen Kawal, Pemerintah Bertindak

Kasus pembatalan bantuan IFP untuk sekolah SPK menjadi bukti bahwa suara publik di media sosial mampu memengaruhi kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, program digitalisasi pendidikan masih berlanjut dan diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam pemerataan akses teknologi pembelajaran.