TERBONGKAR! Vaksin IndoVac Bio Farma: Negara RUGI Rp225 Miliar!

“Dari 3,5 juta itu saat ini sudah terpakai 300 ribu. Jadi masih ada stok 3,2 juta yang tadi saya tanya nilainya sekitar Rp 400 miliar,” ujar Andre saat itu.

Bayangkan, Rp400 miliar dana yang berpotensi menjadi “sampah” karena vaksin kedaluwarsa!

Politisi Partai Gerindra ini secara gamblang memprediksi stok vaksin gotong royong yang menumpuk ini pasti akan menjadi temuan BPK di tahun berikutnya. Pun berujung pada kerugian negara.

“Ini pasti tahun depan barang ini jadi expired. Tidak terpakai. Pasti jadi temuan BPK. Akan jadi kerugian negara,” tegas Andre.

Terbukti. Prediksi yang disampaikan Andre ini benar. Melihat ancaman kerugian yang nyata, Andre menginisiasi rapat gabungan.

Yakni Komisi VI, Komisi IX, dan Komisi III DPR RI, dengan mengundang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, serta KPK.

Tujuannya: mencari solusi bersama untuk nasib vaksin gotong royong yang terancam kedaluwarsa.

“Kalau nggak vaksin gotong royong ini expired tahun depan. Akan jadi temuan BPK dan bisa masuk penjara,” pungkas Andre.

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Potensi kerugian Bio Farma ini bukan sekadar catatan minor dalam laporan audit. Ini adalah cerminan dari tantangan besar dalam tata kelola BUMN.

Khususnya di sektor strategis seperti kesehatan. Keputusan pengadaan bahan baku dalam jumlah besar tanpa kepastian pasar yang jelas menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan manajemen risiko.

Bahkan ada indikasi keputusan yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang optimal.

Pemerintah, melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan, harus secara serius menindaklanjuti temuan BPK ini.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan pembelian CpG yang berisiko tinggi ini? Apakah ada sanksi yang akan diberikan atas potensi kerugian ratusan miliar rupiah ini?

Skema buffer stock vaksin yang diusulkan BPK adalah langkah yang baik. Tetapi harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat.

Agar tidak lagi terjadi penumpukan dan pemborosan. Uang rakyat tidak bisa dibiarkan terus-menerus amblas akibat kebijakan yang tidak cermat atau keputusan yang terkesan terburu-buru. Kemandirian vaksin jangan sampai ternoda oleh kerugian finansial yang sebenarnya bisa dicegah.