Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa akar persoalan pangan nasional bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyentuh soal kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. Ia menyebut praktik curang di sektor pangan terus membuat rakyat Indonesia miskin, meskipun negara telah memiliki semua instrumen pemerintahan.
“Kemerdekaan sejati bukan hanya lagu. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Negara yang merdeka adalah negara yang mampu memberi makan dan kehidupan layak bagi rakyatnya,” ucap Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah memberi peringatan keras kepada para pengusaha untuk mematuhi aturan yang berlaku. Jika tetap melanggar, negara akan bertindak tegas.
“Kalau kita tertibkan, kita punya Rp100 triliun per tahun. Itu bisa memperbaiki 100 ribu sekolah. Dalam 3,5 tahun, kita bisa benahi semua bersama. Tapi kalau dibiarkan, ini saya anggap sebagai sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang. Ini harus kita hentikan!” tegasnya.
Seperti diketahui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berhasil mengungkap adanya dugaan terhadap 212 merk beras yang tidak sesuai dengan volume, Harga Eceran Tertinggi (HET), dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dugaan pelanggaran tersebut juga diduga menjadi salah satu penyebab anomali harga, yakni lonjakan harga beras tingkat konsumen di tengah peningkatan produksi dalam negeri.
Dalam berbagai kesempatan Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas pengusaha ataupun produsen yang terbukti melakukan kecurangan.
“Seluruh pengusaha beras seluruh Indonesia yang tidak mengikuti aturan harus ditindak. Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Karena kita harus menjaga pangan Indonesia di saat negara lain sedang mengalami kesulitan pangan,” tegas Mentan Amran
Ia juga memastikan bahwa pasokan beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Selama bulan Juli 2025, pemerintah akan menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras dalam rangka program perlindungan sosial. Selain itu, 1,3 juta ton beras akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sampai akhir 2025.
