Home News Pembangunan IKN Tahap Kedua Akan Prioritaskan Kawasan Legislatif dan Yudikatif
News

Pembangunan IKN Tahap Kedua Akan Prioritaskan Kawasan Legislatif dan Yudikatif

Share
Share

IKNPOS.ID – Pembangunan tahap pertama Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) difokuskan pada infrastruktur dasar dan hunian aparatur sipil negara (ASN).

Setelah pembangunan tahap pertama rampung, kini Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan siap memulai pembangunan tahap kedua IKN. Ada perbedaan fokus pembangunan pada tahap kedua ini dibanding tahap pertama.

“Pembangunan tahap kedua akan memprioritaskan kawasan legislatif dan yudikatif serta seluruh ekosistem pendukungnya. Ini bukan sekadar bangunan, tetapi penataan ulang pusat kekuasaan negara secara menyeluruh,” ujar Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, Kamis, 31 Juli 2025.

Menurut Basuki, seluruh tahapan persiapan, termasuk penganggaran, telah rampung, dan proses lelang konstruksi akan dimulai pada awal Agustus 2025.

Fase ini bukan hanya kelanjutan konstruksi, tetapi juga tonggak penting dalam upaya mengonsolidasikan lembaga-lembaga negara ke pusat pemerintahan baru.

Fase kedua pembangunan IKN menunjukkan bahwa proyek ini telah memasuki tahap substansial, bukan hanya simbolik.

Penataan ulang pusat kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif disertai dukungan infrastruktur modern, menandai transisi konkret menuju pusat pemerintahan baru yang terintegrasi.

Pemindahan ASN ke IKN Akan Dilakukan Bertahap

Hingga Juli 2025, proses pemindahan ASN terus berlangsung secara bertahap. Sebanyak 1.170 karyawan Otorita IKN telah menghuni tower ASN, disusul 109 tenaga medis dari RS Kementerian Kesehatan yang kini aktif bekerja dan tinggal di kawasan tersebut.

Tak hanya itu, perpindahan karyawan dari Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian PUPR, serta beberapa balai teknis juga mulai menunjukkan dinamika integrasi lembaga pusat.

Basuki menambahkan, dalam waktu dekat 15 kementerian akan memulai pemindahan aparatur sipil negara ke IKN, sesuai rencana strategis Kementerian PAN-RB.

“Ini adalah langkah nyata dalam konsolidasi pemerintahan pusat di IKN. Bukan hanya soal gedung, tapi perpindahan fungsi, koordinasi, dan kehadiran institusi negara secara fisik di Nusantara,” tegasnya.

Share
Related Articles
News

Isu Greenland Jadi Fokus PM Denmark Menjelang Pemilu

IKNPOS.ID - Denmark akan mengadakan pemilihan parlemen pada 24 Maret 2026, diumumkan...

Ahmad Sahroni mundur dari DPR
News

Gak Jadi Bui! Kasus ‘Korupsi’ Guru Honorer Resmi Disetop Jaksa, Sahroni: Ini Kemenangan Hati Nurani!

IKNPOS.ID - Dunia hukum Indonesia baru saja mencatatkan sejarah manis bagi rakyat...

News

PT Bahtera Tullus Karya Diduga Langgar Hak PMI, KemenP2MI Bekukan Sementara Perusahaan

PT Bahtera Tullus Karya, perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), disanksi diberhentikan...

News

Kemenhaj Lantik 162 Pejabat, Fokus Tingkatkan Layanan dan Perlindungan Jemaah

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi melantik 162 pejabat baru yang terdiri...