IKNPOS.ID – Waduh! Lelang domain Pi Network menghadapi kekacauan. Ajang lelang malah jadi spekulasi liar, para investor dan pedagang berebut nama di Web3.
Pi Network tengah menghadapi tantangan baru dalam ekspansi Web3-nya. Lelang domain yang semula ditujukan untuk mendukung pengembangan aplikasi terdesentralisasi (DApp) justru berubah menjadi ajang spekulasi liar.
Seperti yang disorot oleh @DanielFenelus2, banyak pionir, investor dan pedagang berlomba mengamankan nama domain. Namun domain-domain itu bukan untuk dirinya sendiri melainkan dijual lagi demi keuntungan besar. Bukan bertujuan membangun utilitas nyata, mereka malah mencari keuntungan dari penjualan kembali domain.
Related Post
Padahal, nama domain di dalam Pi Network dirancang bukan sekadar sebagai label, melainkan sebagai identitas digital yang melekat dalam arsitektur Web3. Domain ini memungkinkan transaksi yang lebih efisien, identifikasi pengguna, hingga pengembangan layanan berbasis Pi di dalam ekosistem yang saling terhubung.
Rebutan Nama dalam Lelang Domain Pi Network demi Mencari Keuntungan
Namun, situasi di lapangan kini menunjukkan pergeseran. Bukannya menciptakan nilai melalui inovasi, sebagian pelaku justru menimbun nama domain dengan harapan dapat menjualnya di masa depan dengan harga tinggi.
Fenomena ini mirip dengan masa awal internet, ketika nama domain diborong hanya untuk dijual kembali, bukan dikembangkan. Akibatnya, tercipta kelangkaan buatan yang berpotensi menghambat tumbuhnya proyek-proyek nyata di dalam Pi Network.
Pi Network sejak awal menegaskan komitmennya untuk membangun Web3 yang praktis dan berbasis utilitas. Namun gejolak lelang ini menunjukkan bahwa menyelaraskan perilaku komunitas dengan visi jangka panjang bukanlah hal mudah.
Di tengah pionir yang sungguh-sungguh ingin membangun DApp dan layanan berbasis domain .pi, terdapat juga segelintir pihak yang hanya mengejar keuntungan cepat.
Fenomena ini menggambarkan dilema klasik dalam dunia blockchain yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara keterbukaan partisipasi dan pemanfaatan yang adil.
Terverifikasi Dewan Pers