IKNPOS.ID – Sudah rampungnya sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) memunculkan usulan agar pemerintah segera memindahkan sejumlah kementerian ke ibu kota masa depan Indonesia itu.
Langkah ini dinilai penting agar aset-aset pemerintah yang telah dibangun di IKN dapat segera dimanfaatkan secara optimal.
Komisi XIII DPR RI pun menyatakan dukungan terhadap percepatan pemindahan sejumlah kementerian/lembaga ke IKN guna mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan mempercepat operasional pemerintahan.
Related Post
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, saat melakukan peninjauan Barang Milik Negara (BMN) di Kawasan IKN bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Sabtu, 26 Juli 2025.
“Kami memberi dukungan agar kementerian seperti Lingkungan Hidup, PUPR, Kehutanan, dan ATR/BPN bisa mulai dipindahkan. Ini penting untuk membangun ekosistem pemerintahan yang aktif di IKN,” kata Franky.
Kunjungan ke IKN ini juga dihadiri perwakilan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Peninjauan dilakukan di sejumlah fasilitas strategis, mulai dari Istana Negara, Istana Garuda, Plaza Legislatif, Kantor Kemensetneg, Istana Wakil Presiden, hingga Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN.
Komisi XIII DPR Apresiasi Pembangunan Infrastruktur di IKN
Franky mengapresiasi kemajuan pembangunan infrastruktur di IKN yang dinilainya sangat signifikan. Ia juga menilai sejumlah fasilitas sudah layak dioperasikan dan mendukung Setneg untuk segera mengaktifkan kehadiran kementerian-kementerian strategis.
“Saya lihat dari beberapa fasilitas yang ada ini sudah bisa dioperasionalkan. Kami Komisi XIII DPR, tentu memberi dukungan kepada Setneg agar sedapat mungkin ada kementerian yang dioperasikan di IKN,” ujarnya.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengapresiasi dukungan wakil rakyat. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset negara yang efisien dan berkelanjutan.
Terverifikasi Dewan Pers