IKNPOS.ID – Panitia Kerja Open Government Partnership (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis, 17 Juli 2025.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan upaya konkret parlemen dalam menggali praktik pemerintahan terbuka di jantung ibu kota masa depan Indonesia.
Kedatangan wakil rakyat ke ibu kota baru ini dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh (F-PGerindra), selaku Ketua Panja (OG-P) dan diikuti anggota lainnya.
Related Post
Menurut Husein, kunjungan ini bertujuan memperkuat kemitraan sekaligus mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di IKN sebagai simbol peradaban baru Indonesia.
“Kami berharap pertemuan ini bisa mendapat gambaran konkrit mengenai praktik terbaik untuk best services, tata kelola kota pintar yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, kolaborasi strategis antara pemerintah dan DPR RI dalam membangun IKN harus terus terjalin dengan baik.
“Kami juga mengajak Otorita IKN agar ke depan bisa terikat dalam agenda OG-P, sebuah organisasi multilateral yang mendorong prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi dan partisipatif dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut positif kunjungan tersebut dan menyatakan bahwa prinsip keterbukaan menjadi bagian penting dalam pembangunan IKN.
“BKSAP ingin melihat konsep smart city di IKN. Nah smart city itu ada 3 prinsip, yaitu transparansi, partisipasi publik dan inovasi teknologi. Kami laporkan apa yang sudah dikerjakan oleh otorita mengenai tiga hal itu, dalam rangka Open Government Partnership,” kata Basuki.
Ia juga mengungkapkan bahwa OIKN siap memulai proses lelang pembangunan kawasan legislatif di KIPP IKN pada awal Agustus mendatang.
Basuki pun berharap sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada publik dan masa depan Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers