Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan langsung tunai (BLT) dalam situasi darurat.
Tujuan mulianya adalah memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Namun, di balik tujuan luhur tersebut, program bansos tak luput dari celah penyalahgunaan. Selama beberapa waktu terakhir, isu mengenai penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana bansos kerap mencuat ke permukaan.
Kekhawatiran terbesar adalah dana yang seharusnya menjadi penyelamat bagi kaum papa, justru disalahgunakan untuk kegiatan illegal.
Seperti judi online dan narkoba. Bahkan yang paling mengkhawatirkan pendanaan terorisme.
Badan yang memiliki peran krusial dalam mendeteksi dan menganalisis aliran dana mencurigakan adalah PPATK.
Dalam beberapa kesempatan, PPATK telah menyampaikan temuan-temuan awal mengenai indikasi penyalahgunaan dana bansos ini.
Kasus ini menjadi prioritas tinggi bagi pemerintah. Tujuannya untuk memastikan dana bantuan tidak jatuh ke tangan yang salah.
“Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto betul-betul ingin berperang habis dengan masalah judi online. Kemudian narkoba, penyelundupan dan korupsi,” terang Prasetyo.
Ancaman keras dari Istana Kepresidenan untuk mencoret penerima bansos yang terindikasi judol & terorisme ini merupakan babak baru dalam perang melawan kejahatan finansial dan penyalahgunaan dana rakyat.
