IKNPOS.ID – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons usulan Partai Nasdem agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) demi memastikan kelanjutan pembangunan tidak sia-sia.
Menanggapi itu, Bahlil menyatakan bahwa semua pihak berhak mengajukan usulan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang terbuka terhadap masukan demi kebaikan bangsa.
“Kita silakan saja, namanya saja usulan kan semuanya boleh mengusulkan, namanya usulan semuanya bisa. Pak Presiden kan orangnya demokratis, dan akan dilihat mana yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara,” katanya usai Musda XI Golkar DKI Jakarta di Hotel Sultan Jakarta, Rabu 23 Juli 2025.
Terkait usulan tersebut, Bahlil menegaskan akan mengikuti arahan pemerintah apapun putusanya.
“Kalau Golkar, kalau kita kan partai pendukung pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya kita dukung,” ucapnya.
Soal moratorium pembangunan IKN yang disebut-sebut diusulkan Partai Nasdem, Bahlil membantah adanya penghentian sementara tersebut.
“Setahu saya nggak ada moratorium ya. Gini, membangun IKN itu kan sudah ada times (waktu), sudah ada perencanaannya, tahapannya sudah ada. Itu aja yang dijalankan, yang namanya membangun suatu kota negara itu kan tidak secepat dan tidak waktu yang 5 tahun. Perencanaan itu aja yang dijalankan ya,” jelasnya.
Sebelumnya, Partai NasDem mendesak Pemerintah untuk segera mengambil keputusan strategis terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Desakan ini muncul sebagai respons atas ketidakpastian status hukum dan fiskal pembangunan IKN yang dinilai dapat menimbulkan pemborosan anggaran apabila tidak segera difungsikan.
IKN, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dibangun untuk mendorong pemerataan ekonomi dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan keprihatinan atas besarnya anggaran yang telah dikeluarkan untuk proyek IKN.
Sebab, hingga kini, belum ada Keputusan Presiden terkait pengalihan resmi kedudukan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2022.
