Yang paling dibenci pemerintah, di DPR mereka melahirkan UU pemotongan anggaran pemerintah pusat. Anggaran itu dialihkan ke Pemda-Pemda. Alasannya: Pemda lebih riel dalam menyalurkan anggaran. Lebih langsung untuk kepentingan rakyat.
Pemerintah pusat menilai pemotongan itu akan melemahkan Taiwan. Utamanya dalam upaya melawan Tiongkok. Anggaran pertahanan memang juga dipotong.
Pemerintah saat ini adalah golongan yang ingin Taiwan merdeka sepenuhnya. Tiongkok menganggap Taiwan salah satu provinsinya.
Related Post
Yang di-recall itu dianggap terlalu miring ke Tiongkok. Tahun lalu mereka melakukan kunjungan kerja ke Beijing. Tidak hanya 24 orang. Totalnya 31 orang. Yang tujuh orang masih akan di-recall bulan depan.
Kalau recall terhadap tujuh anggota DPR itu juga gagal maka parlemen tetap dikuasai Kuomintang. Partai oposisi ini menguasai 52 kursi. Partai pemerintah 51 kursi. Delapan kursi lainnya diduduki independen –tapi dalam pemungutan suara ikut Kuomintang.
Di Pilpres lalu rakyat memang memilih Lai Ching-te dari DPP sebagai presiden. Tapi memilih Kuomintang untuk menguasai parlemen. Rakyat Taiwan begitu pintar. Mereka tidak ingin presiden terlalu berkuasa.
Awalnya peluang rakyat untuk menurunkan anggota DPR sangat sulit. Sejak 1994 Taiwan punya UU Pemilihan Umum dan sekaligus Pencopotan Anggota DPR. Itulah tahun reformasi di Taiwan. Yakni tahun pergantian dari pemerintahan diktator ke demokrasi.
Semangat UU itu: Taiwan harus sangat demokratis. Tidak mau ada penyesalan: misalnya, salah pilih. Maka diberilah peluang mencopot kursi DPR di setiap dapil. Lalu diadakan Pileg ulang di dapil itu.
Dulu syarat recall itu sulit. Tahun 2017 dipermudah. UU direvisi. Cukup ada tanda tangan satu persen dari jumlah pemilih terdaftar di suatu dapil. Satu persen itu dilaporkan ke KPU. Sebagai langkah pertama. Setelah itu diberi waktu enam bulan untuk meningkatkan dukungan recall agar mencapai 10 persen.
Begitu mencapai 10 persen, KPU harus menyelenggarakan ”yes” atau ”no”. Tentu setelah KPU melakukan klarifikasi atas keabsahan tandatangan 10 persen tersebut.
Terverifikasi Dewan Pers