BUMN Didesak Pindah ke IKN, DPR: Jangan Sampai Ibu Kota Baru Jadi Kota Hantu!

BUMN Bisa Menjual Gedung di Jakarta

Usulan senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima. Ia menekankan bahwa IKN tak boleh menjadi kota kosong tanpa aktivitas.

Oleh karena itu, menurutnya, memindahkan seluruh kantor pusat BUMN ke IKN bisa menjadi solusi strategis.

“Jangan sampai IKN jadi kota hantu. Kalau pemerintah belum semua pindah, maka bisa dimulai dari BUMN. Itu bisa jadi prioritas,” ujar Aria, Senin (21/7/2025), di Gedung DPR, Jakarta.

Lebih lanjut, Aria menyarankan agar BUMN menjual gedung-gedung yang saat ini dimiliki di Jakarta, lalu menggunakan dana hasil penjualan tersebut untuk membangun gedung baru di IKN.

“Seperti di China, kita bisa buat distrik khusus BUMN. Gedung-gedung mereka bisa dijual, kemudian digunakan untuk membangun kantor baru di Kalimantan Timur. Ini lebih terukur dan bertahap,” tambahnya.

Dorongan DPR untuk Hidupkan Ekonomi IKN

Baik Rifqi maupun Aria sepakat bahwa keberadaan BUMN di IKN akan membantu menggerakkan roda perekonomian di kawasan ibu kota baru tersebut.

Selain memberikan nyawa pada pusat pemerintahan yang baru, pemindahan ini dinilai tidak akan terlalu membebani anggaran pusat.

“Langkah ini juga bisa mempercepat pemerataan pembangunan dan tidak lagi terlalu terpusat di Jakarta,” tutup Rifqi.

Usulan agar seluruh BUMN pindah ke IKN tak hanya menjadi wacana kosong. Dengan kesiapan infrastruktur, fasilitas rumah dinas, hingga dukungan dari partai dan DPR, pemindahan ini bisa menjadi langkah konkret untuk menghidupkan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru Indonesia.