BUMN Didesak Pindah ke IKN, DPR: Jangan Sampai Ibu Kota Baru Jadi Kota Hantu!

IKNPOS.ID – Usulan agar seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menuai respons dari berbagai pihak.

Kali ini, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut ide tersebut sebagai langkah bagus dan sangat logis mengingat besarnya biaya yang telah dikucurkan negara untuk pembangunan IKN.

“Bagus usul itu. Prinsip dasarnya kan begini, IKN ini sudah memakan anggaran lebih kurang Rp130 triliun dari APBN. Kemudian investasi kontraktual juga sudah masuk sekitar Rp59 triliun.

Jadi wajar bila aktivitas pemerintahan dan BUMN dipindah ke sana,” ujar Rifqi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Kantor BUMN Sudah Siap di IKN

Rifqi menyampaikan bahwa fasilitas perkantoran di IKN sudah cukup mumpuni untuk menampung kegiatan operasional BUMN.

Bahkan, menurutnya, IKN saat ini dapat menampung sekitar 15.000 aparatur sipil negara (ASN), dengan tempat tinggal berupa rumah dinas atau rumah susun (rusun) yang disediakan secara gratis oleh negara.

“Kantor-kantornya sudah siap. Rumah tinggal untuk ASN dan pegawai kementerian juga difasilitasi secara gratis. Jadi, kalau BUMN pindah, tinggal masuk,” tuturnya.

Senafas dengan Keinginan Partai Nasdem

Politikus Partai Nasdem ini menyebut bahwa pemindahan BUMN sejalan dengan visi dan misi partainya. Ia menegaskan bahwa IKN bukan hanya proyek fisik, tetapi juga simbol perpindahan pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia ke wilayah tengah.

“Karena itu pilihan presiden dan menjadi arah pemerintahan, maka sangat tepat bila kementerian, lembaga, termasuk BUMN aktif berkantor di IKN. Ini senafas dengan keinginan Partai Nasdem,” ujar Rifqi.

Sebagai pimpinan Komisi II, ia berkomitmen akan segera memanggil Otorita IKN seusai masa reses untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan kelengkapan fungsi administratif IKN.

“Kami akan panggil Otorita IKN setelah masa reses. Kami ingin IKN menegaskan kembali bahwa dirinya benar-benar siap sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi negara,” tegasnya.