IKNPOS.ID – Salah satu visi yang diusung Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) adalah mewujudkan kota yang selaras dengan lingkungan hidup. IKN hadir dengan konsep forest city dan berkelanjutan.
“Kami komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan IKN,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Minggu, 22 Juni 2025.
Salah satu bentuknya adalah OIKN mendukung dipilihnya Song-Bawe dan Duta Lingkungan Hidup sebagai agen perubahan menyangkut kelestarian lingkungan IKN.
Related Post
“Song-Bawe dan Duta Lingkungan Hidup sebagai agen pelestarian lingkungan IKN,” tambah Basuki.
Menurut Basuki, kehadiran Song-Bawe dan Duta Lingkungan Hidup tersebut tidak hanya bersifat simbolis, melainkan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di lapangan.
Pelajar jenjang pendidikan menengah atas yang terpilih sebagai Duta Lingkungan Hidup IKN 2025, bakal mengikuti program studi banding dan pelatihan lingkungan hidup di berbagai lokasi.
Juara pertama akan diberangkatkan ke Bali, mempelajari pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas dan pariwisata berkelanjutan. Peringkat dua akan mengikuti pelatihan di Bogor yang dikenal sebagai pusat inovasi pengelolaan sampah dan konservasi.
Sementara peringkat tiga akan melakukan kunjungan belajar ke aggregation center pengelolaan sampah plastik di Samarinda
Basuki berharap mereka mampu menjadi agen perubahan yang aktif menginspirasi komunitas dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
“Kami rutin tanam pohon dan perlu diawasi dan sudah ribuan pohon yang ditanam di kawasan IKN, jadi kami tugaskan tidak hanya menanam, tetapi juga mengawasi pertumbuhan,” kata Basuki.
Song-Bawe dan Duta Lingkungan Hidup ditugaskan sebagai pengawas lingkungan kantor, apartemen, maupun kawasan permukiman di sekitar IKN.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di IKN bertemakan hentikan polisi plastik, fokus terhadap aksi kolektif mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.
Terverifikasi Dewan Pers