IKNPOS.ID – Sebanyak 10 orang diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) selama periode 2018 hingga 2023.
Mereka yang dimintai keterangan termasuk pejabat tinggi Kementerian ESDM dan direksi Pertamina.
JAMPIDSUS Kejagung, Febrie Adriansyah, menjelaskan pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya keras untuk membongkar tuntas skandal yang disinyalir merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Related Post
Kejagung sedang membidik potensi tersangka baru dalam kasus ini. Siapa? Mulai level tertinggi Dirjen Migas hingga petinggi Kementerian ESDM!
“Kami sedang mengungkap skema korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah,” tegas Febrie pada Kamis, 12 Juni 2025.
Pejabat yang diperiksa Kejaksaan Agung
- TA, Dirjen Migas Periode 2020 s.d. 2024: Ini adalah nama yang paling mencolok dan menjadi perhatian utama. Pemanggilan mantan atau bahkan pejabat aktif di level Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, menyasar titik-titik vital dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait tata kelola minyak. Peran Dirjen Migas sangat sentral dalam regulasi dan pengawasan sektor hulu dan hilir migas di Indonesia, sehingga keterlibatannya dalam kasus ini bisa membuka kotak pandora yang lebih besar.
- DS, Manajer Fungsional Supply Operation ISC PT Pertamina (Persero) Periode 2018 s.d. 2019: Saksi ini adalah representasi dari lingkaran internal Pertamina, khususnya dari divisi Integrated Supply Chain (ISC). Posisi Supply Operation sangat krusial dalam rantai pasok minyak mentah dan produk kilang, mulai dari pengadaan hingga distribusi. Pemeriksaan terhadapnya bisa mengungkap potensi celah atau praktik koruptif dalam operasional harian Pertamina.
- MS, VL Legal Consial Downstream dan SN, Direktur Pemberian Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM: Kehadiran dua saksi dari Kementerian ESDM, khususnya di bidang hukum dan perizinan usaha hilir migas, mengindikasi penyidikan tidak hanya berfokus pada operasional Pertamina. Tetapi juga pada aspek regulasi, perizinan, dan potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang di tingkat kementerian. Mereka mungkin memiliki informasi tentang kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu atau proses persetujuan yang tidak transparan.
- EED, Kasubdit Subsidi & Harga BBM Kementerian ESDM dan CMS, Koordinator Subsidi Kementerian ESDM: Pemeriksaan terhadap pejabat yang terkait langsung dengan subsidi dan harga BBM sangat relevan. Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang bisa jadi berkaitan erat dengan mekanisme penetapan harga atau penyaluran subsidi, yang merupakan area rawan penyelewengan dana negara.
- EP, VP Operasional & Puspent Risk Management PT Pertamina International Shipping (PIS), AS, Officer Cherming PT PIS, dan DA, Manager Chief Operation PT PIS Tahun 2023 s.d. 2024: Kehadiran tiga saksi dari Sub Holding Pertamina International Shipping (PIS) menunjukkan penyidikan juga meluas ke aspek logistik dan transportasi minyak. Dugaan korupsi bisa terjadi dalam kontrak pengapalan, penentuan rute, atau pengelolaan risiko yang melibatkan biaya besar dalam proses distribusi.
- TYA, Karyawan PT Asuransi Tugu Pertamina Indonesia: Saksi dari perusahaan asuransi ini bisa jadi diperiksa untuk menelusuri dugaan adanya praktik penggelembungan klaim asuransi, atau potensi keterlibatan dalam proses pengamanan dan jaminan yang berkaitan dengan aset atau operasional migas yang sedang disidik.
Dugaan Modus Operandi Korupsi
- Mark-up Harga dan Dugaan Penyimpangan Subsidi BBM
- Diduga terjadi penggelembungan nilai proyek kilang minyak
- Dana subsidi BBM dikelola tidak transparan
- Pengelolaan Minyak Mentah Tidak Akuntabel
- Alokasi minyak mentah untuk kilang diduga dimainkan
- Laporan produksi & distribusi tidak sesuai fakta
- Keterlibatan Pejabat dan Kontraktor
- KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) diduga dapat perlakuan khusus
- Pejabat ESDM dicurigai terlibat permainan tender
Dari daftar saksi yang bervariasi ini Kejagung sedang mencoba untuk membangun gambaran lengkap dari dugaan korupsi ini, mencakup aspek kebijakan, operasional, logistik, hingga keuangan dan asuransi.
Terverifikasi Dewan Pers