Pemanggilan ulang terhadap pejabat tinggi negara dan legislator terpilih ini menjadi sinyal kuat bahwa KPK tidak pandang bulu dalam proses penegakan hukum. Meski berstatus saksi, ketidakhadiran mereka tetap mendapat perhatian serius.
“Kegiatan di luar negeri akan dicek. Apakah sama atau berbeda, tetap akan kami klarifikasi,” pungkas Budi.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi yang menyeret lembaga strategis di Indonesia. Publik pun berharap proses pemeriksaan berjalan transparan dan adil, terutama menyangkut penggunaan dana CSR yang semestinya menjadi bentuk komitmen sosial lembaga keuangan terhadap masyarakat.
Related Post
Page 2 of 2
Terverifikasi Dewan Pers