IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperkuat komitmen untuk membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas dalam menjalankan fungsi di pemerintahan di IKN.
Salah satu upaya yang dilakukan OIKN adalah dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanamkan budaya kerja bersih dan bebas korupsi di lingkungan kerjanya.
Menurut Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, upaya ini merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap proses pembangunan IKN, yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
“Kami bersama KPK secara berkelanjutan mendorong terbentuknya budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Ini bukan sekadar kampanye, tapi menjadi bagian dari sistem kerja yang kami terapkan,” kata Basuki, Jumat, 20 Juni 2025.
Ia menambahkan bahwa edukasi terkait gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan menjadi fokus utama dalam membentuk tata kelola organisasi yang berintegritas.
Senada dengan itu, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, menjelaskan bahwa pentingnya penguatan integritas menjadi prioritas, mengingat Otorita IKN merupakan lembaga baru yang dibentuk pada Januari 2023.
“Pegawai Otorita IKN berasal dari beragam latar belakang, baik dari kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Keragaman ini membawa tantangan tersendiri dalam menyatukan persepsi terkait isu-isu integritas,” jelas Agung.
Menurutnya, potensi terjadinya gratifikasi dan benturan kepentingan tetap ada dalam proses pembangunan berskala besar seperti IKN, sehingga dibutuhkan upaya sistematis untuk mencegahnya sejak dini.
“Kami ingin membangun kesamaan pemahaman dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai antikorupsi, agar visi pembangunan IKN sebagai kota masa depan tidak tercoreng oleh praktik yang tidak etis,” tegasnya.
