ORANG pintar banyak maunya. Contohnya Elon Musk. Tapi juga banyak uangnya. Bisakah orang pintar menjadi staf yang baik?
Dalam hal Elon Musk tidak bisa. Orang pintar maunya di depan. Maka bulan madunya bersama presiden pintar Donald Trump hanya berlangsung enam bulan. Lalu mulai cekcok. Pisah ranjang. Cerai. Bertengkar.
Itulah juga problem dalam membentuk zaken kabinet. Harus cari orang-orang pintar tapi penurut. Itu langka. Mungkin baru ada satu: Sri Mulyani. Atau dua: Amran Sulaiman. Atau tiga: Anda pilih sendiri.
Related Post
Orang pintar banyak. Tapi kalau hanya akan membuat sebuah tim pecah berkeping lebih baik pilih yang tidak terlalu pintar tapi mau bekerja sangat keras. Syaratnya: presidennya harus sangat pintar.
Sang presiden punya gagasan besar dalam jumlah yang banyak. Gagasan itu tinggal didistribusikan ke para menteri untuk dikerjakan. Menteri ”kurang pintar” bukan berarti dungu. Artikan kurang pintar itu dengan ”cukup pintar”.
Kombinasi cukup pintar ditambah kerja keras lebih produktif dari pada sangat pintar ditambah mudah retak.
Orang pintar sering punya kejiwaan egois. Kurang mampu bekerja dalam sebuah tim. Diktator. Maunya sendiri. Suka marah. Mudah merendahkan staf.
Publik biasanya tidak tahu sisi pedalaman orang pintar. Tahunya hanya lahiriahnya. Si A itu hebat. Si B sangat hebat. Mengapa tidak dipakai. Publik biasanya kurang tahu bahwa kebutuhan sebuah tim tidak hanya anggota yang pintar tapi juga sikapnya yang baik.
Pasangan Trump-Musk sangat menarik. Kian ke sini kian menarik. Pertengkarannya begitu seru dan aneh. Sudah seperti bukan orang pintar.
Saat Trump berpidato, Musk memasukkan teks lewat X miliknya. Isi teks itu menyerang langsung isi pidato. Dulu orang berkomentar terhadap sebuah pidato setelah pidato selesai diucapkan. Kini komentar bisa dilakukan Musk secara live. Di tempat yang sama: di layar HP yang sama.
Jangan-jangan ini akan jadi tren di banyak negara. Maka hati-hatilah para pemimpin saat Anda berpidato. Siaran pidato Anda bisa langsung ditimpa teks yang isinya mencela Anda.
Terverifikasi Dewan Pers