Tentu Junaini tidak selamanya di harian Akcaya. Suatu saat ia curhat: sulit membentuk tim yang solid di Akcaya. Saya menangkap isi pedalaman hatinya: ingin berkuasa penuh.
Itu tidak mungkin. Pendiri Akcaya, Pak Tabrani Hadi, masih tetap jadi pemegang saham di Akcaya. Orangnya baik. Lemah lembut. Tutur katanya lirih, pelan, dan hati-hati. Setiap mengucapkan satu kalimat ia seperti harus lebih dulu memilih kata-kata seperti ibu saya memilih kerikil di ayakan gabah.
Saya bisa memahami gejolak hati Junaini. Maka ia mengusulkan agar saya bikin koran baru di Pontianak. Serahkan manajemen kepadanya sepenuhnya.
Related Post
Maka lahirlah koran baru: Equator. Bersaing dengan Akcaya. Bersaing dalam selimut. Saya yakinkan teman-teman di Akcaya: itu tidak apa-apa. Pesaing pasti akan datang. Cepat atau lambat. Sebelum pesaing dari luar datang lebih baik kita ciptakan pesaing dari dalam.
Dua-duanya jalan. Junaini berhasil mengembangkan Equator –meski tidak pernah mampu mengalahkan Akcaya. Ia juga berhasil membangun gedung di jalan utama kota itu.
Belakangan ketika zaman koran sudah lewat gedung itulah yang masih tersisa sebagai peninggalan kerja kerasnya. Setidaknya Junaini telah berjasa ”menyehatkan” internal Akcaya: tidak lagi ada matahari kembar di dalam manajemen Akcaya.
Matahari kembar seperti itu selalu membuat manajemen tidak sehat. Tapi menghilangkan matahari kembar sangatlah tidak mudah. Apalagi dua-duanya sangat berjasa. Dua-duanya tidak ada yang mau mengalah. Maka saya harus pindahkan salah satu matahari itu.
Dalam kasus Akcaya terbitlah Equator.
Di Jambi, terbitlah Jambi Ekspres di luar Jambi Independen. Muncul pula dua stasiun TV lokal di sana.
Pun di kota-kota lain. Memisahkan dua matahari bukan berarti memadamkan salah satunya. Matahari kembar bisa dipisah menjadi dua matahari di dunia yang berbeda.
Dunia masih memerlukan lebih banyak matahari –asal tidak saling membakar. Junaini adalah matahari yang pilih minta bersinar di dunia yang berbeda –agar tidak jadi matahari kembar di dunia yang sama.(Dahlan Iskan)
Terverifikasi Dewan Pers