IKNPOS.ID – Vietnam membuat jalan baru untuk dunia kripto. Pengesahan Undang-Undang Teknologi Industri Digital oleh Majelis Nasional Vietnam pada 14 Juni 2025 menjadi titik balik besar bagi masa depan aset digital dan uang kripto di negara tersebut. Dengan kerangka hukum baru ini, Vietnam tak hanya mengakui eksistensi kripto — tapi secara aktif membangun masa depan digital berbasis blockchain.
UU ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan diharapkan menjadi fondasi legal bagi berbagai bentuk aset digital, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Pi Network, yang secara spesifik menjadi sorotan karena dominasi node-nya di negara ini.
Tiga Pilar Masa Depan Kripto di Vietnam
Setidaknya ada tiga pilar penting yang menjadi indikasi cerahnya masa depan kripto di Vietnam pasca disahkannya UU ini:
Related Post
Kepastian Hukum untuk Investor
Investor, baik lokal maupun asing, kini memiliki payung hukum yang jelas. Tak ada lagi zona abu-abu. Ini berarti adopsi kripto akan melonjak, seiring dengan masuknya modal dan teknologi baru ke Vietnam.
Ekosistem Digital yang Terstruktur
Dengan klasifikasi aset digital menjadi tiga kategori (mata uang kripto, aset virtual, dan aset elektronik lainnya), Vietnam berusaha menertibkan pasar dan menjauhkan dari praktik spekulatif liar. Fokus utama pada perlindungan konsumen menumbuhkan kepercayaan jangka panjang.
Dukungan Pemerintah Terhadap Inovasi
Pemerintah menargetkan 150.000 perusahaan teknologi digital pada 2035, dengan insentif besar untuk pelaku industri blockchain. Investasi di pusat data dan semikonduktor akan diberi kemudahan luar biasa — mulai dari pajak, lahan, hingga regulasi.
Vietnam dan Pi Network: Sinergi Menuju Kepemimpinan Asia
Pi Network menjadi sorotan bukan hanya karena teknologinya yang inklusif, tetapi karena lebih dari 50% node-nya berada di Vietnam. Ini menciptakan peluang unik: Vietnam bisa menjadi pusat gravitasi baru bagi Web3 dan blockchain, dengan Pi Network sebagai katalisatornya.
Dengan UU ini, Pi Network memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menjalin kolaborasi legal dengan perusahaan dan institusi keuangan. Solusi berbasis blockchain seperti pembayaran, logistik, dan kontrak pintar bisa dikembangkan dengan landasan hukum yang kuat.
Terverifikasi Dewan Pers