2. Masuknya Modal Institusional
Menurut Bloomberg, setelah spot ETF meluncur di AS awal 2024, lebih dari USD 50 miliar dana institusional mengalir ke produk tersebut dalam enam bulan pertama. Jika tren serupa terjadi di Korea, pasar Bitcoin lokal bisa mengalami lonjakan likuiditas dan penguatan harga.
3. Transparansi dan Audit Berkala
ETF akan tunduk pada standar pasar modal konvensional, seperti pelaporan nilai aset bersih (NAV), audit eksternal, dan kepatuhan regulasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan investor jangka panjang.
4. Diversifikasi Portofolio Lebih Luas
Investor bisa mengakses aset kripto tanpa perlu memahami teknikal blockchain, wallet, atau risiko kehilangan private key.
Related Post
Risiko dan Hal yang Perlu Diwaspadai
Meski menjanjikan, risiko tetap ada. Fluktuasi harga Bitcoin yang ekstrem bisa mempengaruhi nilai ETF secara signifikan. Selain itu, masih ada tantangan seputar tata kelola kustodian aset, transparansi penerbit ETF, dan potensi manipulasi pasar.
FSC menekankan bahwa peluncuran spot Bitcoin ETF akan menyertakan kebijakan proteksi investor dan audit reguler, untuk memastikan bahwa pasar berjalan secara adil dan tidak mengganggu stabilitas keuangan nasional.
Apakah Korea Selatan Terlambat?
Di Asia, Korea sebenarnya bukan yang pertama. Hong Kong dan Jepang sudah lebih dulu menyusun kebijakan sejenis.
Menurut laporan Decrypt, Korea punya keunggulan dalam infrastruktur keuangan digital dan populasi muda yang tech-savvy.
Dengan pasar saham yang sangat aktif dan basis pengguna kripto yang kuat, Korea bisa dengan cepat mengejar ketertinggalan.
Kesimpulan: Saatnya Investor Bersiap
Adopsi spot Bitcoin ETF oleh Korea Selatan dapat membuka era baru investasi aset digital yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan formal.
Investor lokal sebaiknya mulai memahami bagaimana cara kerja ETF ini, termasuk keunggulan dan risikonya, sebelum produk ini resmi tersedia di pasar.
Bagi banyak pihak, ini bukan sekadar soal kripto—melainkan bagian dari transisi menuju masa depan ekonomi digital yang teregulasi dan inklusif.
Terverifikasi Dewan Pers