IKNPOS.ID – Komunitas pengguna Pi Network kembali dibuat geram dan kebingungan. Pasalnya, menjelang momen besar unlock token PI yang bernilai fantastis, muncul syarat migrasi baru secara tiba-tiba di dalam aplikasi Pi Network.
Padahal banyak pengguna sudah menyelesaikan proses migrasi sebelumnya.
Kabar ini langsung memicu gelombang protes di platform X (sebelumnya Twitter). Banyak pengguna membagikan tangkapan layar checklist terbaru yang tiba-tiba muncul di aplikasi mereka, menandakan mereka harus menyelesaikan “migrasi kedua” sebuah langkah yang tidak diumumkan sebelumnya oleh tim pengembang atau Pi Core Team.
“Pi ini benar-benar bikin frustasi. Sudah nambang bertahun-tahun, tapi sekarang malah nggak bisa akses koin kita sendiri. Tim inti harus mulai berpikir ulang cara mereka ngelola komunitas ini,” tulis akun @bfrancis_12 dengan nada kesal.
Migrasi Kedua: Kejutan yang Bikin Emosi
Bukan hanya soal migrasi ulang, pengguna yang belum lolos KYC juga dibuat semakin bingung.
Beberapa di antaranya bahkan belum melakukan migrasi pertama karena proses KYC mereka masih menggantung. Namun kini, mereka dihadapkan dengan permintaan untuk mengikuti langkah-langkah tambahan menuju Mainnet.
“Saya aja belum migrasi, kok udah diminta migrasi kedua? Ini ngebingungin banget,” keluh seorang pengguna lain.
Lucunya, sebuah akun parodi yang meniru sosok Dr. Nicolas Kokkalis, sang pendiri Pi Network, malah menyebarkan informasi bahwa “Migrasi Kedua Telah Dimulai!”. Postingan tersebut jadi viral, memicu spekulasi dan makin memperkeruh suasana.
Token Unlock 276 Juta PI: Ujian Terbesar Pi Network?
Situasi ini makin panas karena pada Juni 2025, Pi Network dijadwalkan melepas 276 juta token PI ke pasar.
Jika dikalkulasikan dengan harga saat ini ($0.64), maka total nilainya mencapai sekitar $176 juta atau Rp2,8 triliun!
Data dari PiScan menyebutkan bahwa ini akan menjadi event besar dalam ekosistem Pi, tetapi juga berisiko tinggi.
Volume perdagangan yang rendah serta sentimen pasar yang lesu bisa menyebabkan tekanan jual besar-besaran, apalagi jika kepercayaan pengguna terus menurun.
Terverifikasi Dewan Pers