IKNPOS.ID – Enam tim akan berpartisipasi pada Piala Presiden 2025 yang mulai bergulir pada 6 Juli mendatang. Enam tim tersebut adalah Arema FC, Persib Bandung, Dewa United FC, Liga Indonesia All-Stars, Oxford United dan Port FC.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir seusai menggelar press conference Piala Presiden 2025 di Menara Danareksa, Jakarta, pada Jumat (13/6) bersama Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025, Maruarar Sirait, hingga Ketua Organizing Committee Piala Presiden 2025, Harsiwi Achmad.
Persib Bandung notabene sebagai tim juara Liga 1 2024/2025, Arema FC selaku juara bertahan Piala Presiden 2024, dan Dewa United sebagai runner-up Liga 1 2024/2025.
“Tentu ini adalah satu di antara agenda yang paling ditunggu-tunggu dalam sepak bola nasional, yaitu Piala Presiden, yang sudah berlangsung sejak 2015. Tahun ini, kita mencoba formula yang berbeda, di mana seperti biasa, kita mengundang juara Liga 1 dan juga juara Piala Presiden sebelumnya,” ujar Erick.
Seluruh pertandingan fase grup hingga babak final akan digelar di dua stadion, yakni Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta.
Turnamen ini kembali menjadi ajang pemanasan menjelang bergulirnya kompetisi resmi Liga 1. Enam tim yang akan berlaga adalah Persib Bandung yang berstatus juara Liga 1 musim 2024/2025, Dewa United sebagai runner-up Liga 1, Arema FC sebagai juara Piala Presiden 2024, serta tim Indonesia All Star yang terdiri atas pemain pilihan dari Liga 1 melalui sistem voting.
Dua tim undangan dari luar negeri turut meramaikan turnamen ini, yaitu Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand.
Piala Presiden 2025 akan dibagi dalam dua grup. Grup A dihuni oleh Indonesia All Star, Arema FC, dan Oxford United. Sementara itu, Grup B terdiri atas Persib Bandung, Dewa United, dan Port FC.
Piala Presiden Tak Gunakan Dana APBN
Maurarar Sirait menegaskan penyelenggaraan turnamen pramusim tersebut kembali digelar tanpa menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahkan tanpa dukungan sponsor dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
