IKNPOS.ID – Fenomena besar tengah menghampiri komunitas Pi Network. Dalam kurun 30 hari ke depan, lebih dari 277 juta koin Pi dibuka dari masa penguncian, dengan nilai estimasi setara Rp 208,9 miliar.
Jumlah yang sangat besar ini memicu kekhawatiran pasar akan potensi ‘air terjun harga’ atau penurunan nilai Pi secara signifikan.
Menurut sumber dari platform X, per 28 Mei waktu Amerika Serikat, tercatat sudah lebih dari 150 juta koin Pi dilepas ke sirkulasi. Ini artinya, hampir 5,34% dari total supply terkunci saat ini mulai dilepas dalam rentang waktu sebulan ke depan.
Related Post
“$PI total yang dibuka dalam 30 hari ke depan
277.485.096,49 p
~Rp 208.974.026,17
🔓🔓🔓🗝️🗝️🗝️
Rasio yang tidak terkunci 🔓 menyumbang 5,34% dari total jumlah yang terkunci
Yang lebih perlu diperhatikan adalah pada tanggal 28 Mei waktu AS, hingga 150 juta $Pi koin telah dibuka 🪙 , mari kita amati tren pasar,” tulis akun Pi Mall Barter bercentang biru.
Di bagian lain akun yang sama, dia mengingatkan akan terjadi air terjun Harga.
“Sejumlah besar koin pemetaan $PI akan dibuka dalam 30 hari ke depan. Air terjun $PI akan dirilis. Harap perhatikan risikonya
📸📸📸
$PI akan mengalami beberapa lusin hari penurunan atau perdagangan menyamping sebelum pulih sekitar pi2day, yaitu sekitar tanggal 28 Juni,” tulisnya.
Kondisi ini bisa menimbulkan tekanan jual besar-besaran, terutama jika para pemegang koin yang sebelumnya tidak bisa memperjualbelikan asetnya mulai melepas kepemilikannya.
Dalam dunia kripto, peristiwa ini sering disebut sebagai token unlock—salah satu faktor yang paling diperhatikan trader dan analis pasar dalam menilai potensi pergerakan harga.
Namun, momen ini juga sangat penting karena menjelang Pi2Day (Pi²Day), yang jatuh pada 28 Juni 2025.
Beberapa analis di komunitas Pi percaya bahwa penurunan harga atau tren sideways (harga bergerak mendatar) ini bersifat sementara.
Mereka memproyeksikan potensi rebound atau pemulihan harga menjelang perayaan tahunan tersebut, yang biasanya disertai pengumuman penting dari pengembang Pi Network.
Terverifikasi Dewan Pers