IKNPOS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan revisi desain kawasan yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Dalam waktu dekat, hasil desain terbaru ini akan dipresentasikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa pihaknya sudah bersurat ke Istana Kepresidenan untuk mengatur jadwal presentasi.
Related Post
“Kami sudah siap, cuma presidennya yang waktunya ya, kami masih menunggu waktu beliau,” ujar Diana di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
Diana menyebutkan, jika jadwal presentasi belum juga dipastikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk membantu memastikan pelaksanaan presentasi.
“Kami sudah bersurat (ke istana), masak bersurat terus ya kan nggak enak. Kami nanti mungkin akan mengingatkan melalui Pak Menko (AHY) atau seperti apa, saya mau ketemu Pak Menko juga ini,” ujarnya.
Permintaan Revisi Desain oleh Presiden Prabowo
Revisi desain gedung legislatif dan yudikatif IKN ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar desain gedung tersebut dikaji ulang.
Perubahan ini termasuk beberapa penyesuaian pada desain interior dan eksterior.
Salah satu permintaan Prabowo adalah penambahan museum atau galeri bertema demokrasi di lobi gedung DPR.
“Beliau minta di lobi nanti kan ada semacam museum gitu atau galeri yang bisa menunjukkan bagaimana terkait dengan demokrasi itu seperti apa,” kata Diana.
Selain itu, Prabowo juga menginginkan agar desain interior gedung mengadopsi konsep arsitektur India yang kaya akan penggunaan unsur kayu. Inspirasi ini diambil dari kunjungannya ke India beberapa waktu lalu.
Atap Gedung Paripurna Terlalu Mewah?
Dalam revisi tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti desain atap Gedung Paripurna yang dinilainya terlalu mewah.
Ia meminta agar konsep desainnya lebih sederhana namun tetap mencerminkan keagungan lembaga negara.
Terverifikasi Dewan Pers