IKNPOS.ID – Alokasi anggaran besar disiapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk memperkuat infrastruktur layanan kebersihan.
Melalui skema bantuan keuangan (Bankeu) tahun anggaran mendatang, DLH PPU mengusulkan total nilai hingga Rp14,3 miliar untuk kebutuhan pengadaan armada baru dan fasilitas pendukung.
“Dump truck ada 4 unit, kan harganya Rp800 juta. Jadi totalnya Rp3,2 miliar,” kata Kepala DLH PPU, Safwana.
Ia menyebut, dump truck menjadi salah satu prioritas utama untuk mempercepat pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Selain dump truck, DLH PPU juga menargetkan pengadaan armada ringan untuk memperluas jangkauan pelayanan ke kawasan-kawasan yang sulit diakses kendaraan besar.
“Untuk motor roda tiga ada 40 unit usulan kami. Anggap saja per unitnya Rp65 juta. Untuk konvektor sampah yang kami usulkan ada 2 unit. Harganya itu mahal, Rp3 miliar per unit,” ujar Safwana.
Safwana menuturkan, konvektor sampah menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung efisiensi pengelolaan sampah di wilayah padat penduduk. Dengan teknologi ini, volume sampah bisa dipadatkan sebelum diangkut ke TPA, sehingga mengurangi frekuensi perjalanan dan menekan beban armada yang ada.
Kalkulasi dari seluruh pengajuan tersebut, termasuk tambahan kendaraan jenis mobil bak terbuka, menghasilkan total nilai pengajuan yang cukup besar.
“Total usulan kami itu Rp14,3 miliar. Ada juga mobil bak terbuka, makanya totalnya segitu usulan kami,” terang Safwana.
Ia menegaskan bahwa semua kebutuhan itu dirancang berdasarkan analisis teknis dan proyeksi volume timbulan sampah dalam beberapa tahun ke depan.
Demi memperkuat peluang usulan ini disetujui, DLH PPU telah aktif berkoordinasi dengan lembaga perencanaan di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Kemarin kami sudah rapat dengan Bapelitbang dan juga Bappeda Provinsi Kaltim. Pada prinsipnya sudah dibantu untuk diproses lebih lanjut,” ujar Safwana.
Meski demikian, realisasi dari usulan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan daerah.
Terverifikasi Dewan Pers