MENGEJUTKAN. Seorang kolonel diangkat menjadi direktur utama BUMN, PT Timah: Kol Inf Restu Widyantoro. Pekan lalu.
Tentu hak sepenuhnya para pemegang saham. Pemegang saham bisa memberhentikan dan mengangkat siapa saja untuk direksi dan komisaris perusahaan.
Seharusnya pemegang saham PT Timah sekarang adalah PT MIND ID. Yakni holding untuk semua perusahaan BUMN yang bergerak di bidang tambang.
Dalam keadaan normal direksi PT MIND ID-lah yang menentukan siapa saja yang akan menjadi direksi dan komisaris anak perusahaannya. Tapi bisa saja direksi MIND ID menerima misi dari pemegang saham MIND ID: harus mengangkat si A atau si B.
Itu tidak melanggar apa-apa. Tidak bertentangan dengan peraturan apa pun. Tergantung direksi PT MIND ID, mau atau tidak melaksanakan misi tersebut. Kalau tidak mau, akan dianggap tidak taat pada atasan.
Kalau mau, harus ikut bertanggung jawab atas kinerja PT Timah nantinya. Direksi MIND ID tidak bisa cuci tangan atas kegagalan PT Timah. Tidak boleh bilang: bukan kami yang memilih direksi PT Timah.
Pertanyaan selanjutnya: siapa atasan PT MIND ID?
Menteri BUMN Erick Thohir? Atau sudah pindah ke CEO Danantara Rosan Roeslani?
Tidak masalah. Dua-duanya punya atasan yang sama: Presiden Prabowo Subianto.
Rasanya, bukan Erick Thohir yang punya misi mengangkat Kolonel Restu. Bukan juga Rosan. Kelihatannya misi itu datang langsung dari Presiden Prabowo.
Atau setidaknya dari satu tim khusus, tim penempatan orang-orang yang dikehendaki, untuk menyukseskan keinginan presiden.
Legalitasnya saja dilewatkan Erick sebagai menteri BUMN atau lewat Rosan sebagai Dirut Danantara. Lalu misi itu dilewatkan direksi MIND ID. Dilewatkan lagi RUPS PT Timah.
Tidak ada yang dilanggar. Yang akan dilihat publik adalah hasilnya. Maju atau tidak. Tapi maju tidaknya PT Timah juga tergantung pada budaya perusahaan yang dikembangkan: budaya komando, budaya partisipatif, budaya top down, bottom up, atau pilihan budaya kerja lainnya.
“Tidak peduli kucing itu berwarna hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus.”
