IKNPOS.ID – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi melakukan pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, di Mapolda Kaltim, Senin, 12 Mei 2025.
Menteri PPPA mengungkapkan, kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kaltim.
Langkah pencegahan termasuk pengawasan terhadap potensi kejahatan terorganisir di sekitar wilayah Ibu Kota Negara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim.
“Pendekatan dari hulu dalam perlindungan perempuan dan anak menjadi sangat penting dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Arifah.
“Selama ini Kemen PPPA sering menjadi ‘pemadam kebakaran’ jika ada kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Oleh karena itu, kami ingin mulai menangani persoalan dari akar, melalui kolaborasi multipihak di tingkat desa termasuk dengan Kepolisian,” lanjutnya.
Menurut Arifah, koordinasi yang kuat dengan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk melindungi perempuan dan anak secara menyeluruh.
“Peningkatan edukasi di lingkungan sekolah harus didorong melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Bhayangkari dan komunitas psikologi Polda Kaltim. Kami juga akan memperkuat pemantauan terhadap potensi TPPO dan prostitusi anak, khususnya di wilayah sekitar IKN,” tambah Arifah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA juga menyampaikan 3 (tiga) program prioritas Kemen PPPA, yakni Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai model kolaboratif pencegahan kekerasan berbasis komunitas, penguatan layanan Call Center SAPA 129, dan pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak berbasis Desa.
Menteri PPPA menekankan pentingnya peran Aparat Penegak Hukum (APH) yang memiliki perspektif mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak korban, terutama perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan,” ujar Menteri PPPA.
Terverifikasi Dewan Pers