IKN MENDADAK RAME! 800+ Pegawai Otorita & BIN Tinggalkan Jakarta Pindah ke Nusantara Juni Ini

IKNPOS.ID – Pemerintah bersiap memulai pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel Badan Intelijen Negara (BIN) secara besar-besaran ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juni 2025. Gak tanggung-tanggung. Sebanyak 800+ Pegawai Otorita & BIN meninggalkan Jakarta untuk pindah tugas ke Nusantara.

Ini bukan sekadar perpindahan biasa, melainkan tonggak penting yang akan mengawali babak baru operasional IKN. Lebih dari 800 pegawai akan menjadi bagian dari gelombang kedua yang akan mengisi fasilitas perkantoran dan hunian di jantung ibu kota baru ini.

Siapa Saja yang Akan Pindah?

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan rincian dari gelombang perpindahan ini.

“Untuk ASN Otorita IKN sekarang sudah ada 500 lebih. Akan masuk lagi Juni sekitar 600 pegawai. Kemudian untuk BIN akan datang 200 lebih dan menempati kantor yang sudah jadi di Desa Bumi Harapan,” kata Basuki pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Perpindahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari persiapan menyongsong operasional resmi IKN yang direncanakan pada tahun 2028.

Selain Otorita IKN dan BIN, pemerintah, bersama Kementerian PAN RB, juga akan memindahkan pegawai secara bertahap dari berbagai instansi strategis.

Beberapa kementerian/lembaga yang menjadi fokus fase pertama relokasi ini mencakup Kementerian PUPR, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Lengkap

Jangan khawatir soal kesiapan IKN! Otorita IKN memastikan seluruh infrastruktur pendukung telah beroperasi dengan sangat baik.

Mulai dari jalan akses yang mulus, pasokan listrik yang stabil, air bersih yang melimpah, hingga jaringan internet berkecepatan tinggi, semuanya sudah tersedia.

Sejumlah hunian vertikal (rusun) khusus ASN juga telah rampung dan siap untuk dihuni, memastikan kenyamanan bagi para abdi negara yang akan bertugas di sana.

“Kami sudah menyiapkan segala kebutuhan dasar, termasuk transportasi, pusat layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya,” tegas Basuki.