IKNPOS.ID – Direktur Transformasi Hijau Otorita IKN, Agus Gunawan menjelaskan bahwa saat ini IKN membutuhkan listrik 200 Megawatt (MW).
Listrik itu digunakan untuk perkantoran, rumah sakit, hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), rumah tapak menteri, transportasi listrik, dan bahkan pusat latihan tim nasional PSSI.
Sebagai kota terencana, IKN berkomitmen pada energi bersih seperti PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), panas bumi (geothermal), dan gas bumi.
Related Post
Ke depan, hidrogen akan menjadi bahan bakar utama, terutama setelah tahun 2040, mendukung bus dan truk berbasis fuel cell.
PLTS Baru Bisa Memproduksi 50 MW
PLTS baru memproduksi 50 MW. Solar panel di atap gedung juga belum maksimal. Sementara kebutuhan listrik di IKN sekitar 200 MW untuk mendukung operasional Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan fasilitas pendukung lainnya sudah terjadi.
Angka 200 MW juga mencakup kebutuhan listrik untuk perumahan, infrastruktur transportasi, serta fasilitas umum seperti rumah sakit, rumah ibadah, sekolah, juga fasilitas olahraga.
“Sementara kita melayani ibu kota negara, tempat keputusan penting dibuat dan banyak hal dirancang dan dipikirkan,” jelas Agus, beberapa waktu lalu.
Kekurangan 150 MW pun ditutupi PLN dengan menyambungkan IKN dengan jaringan distribusi listrik Sistem Mahakam, jaringan yang selama ini memenuhi energi untuk Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan sekarang juga termasuk Bontang dan Sangatta.
Transisi Energi Tahap I
Saat ini, IKN tengah menjalani transisi energi Tahap I (2025-2030), dengan pembangunan PLTS skala besar, serta panel surya di gedung pemerintahan.
Tahap berikutnya (2030-2040) akan mempercepat pembangunan PLTA dan PLTB, serta mengembangkan Hidrogen Hijau sebagai sumber energi baru. Baterai penyimpanan juga diperkuat untuk memastikan pasokan energi tetap stabil.
Pada Tahap III (2040-2045), Nusantara ditargetkan menjadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan energi terbarukan, tanpa ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Terverifikasi Dewan Pers