IKNPOS.ID – Sedang butuh modal usaha tapi khawatir soal cicilan? Tenang saja, karena KUR BSI 2025 hadir sebagai solusi nyata buat para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya tanpa terbebani bunga tinggi dan syarat yang rumit.
Ya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI menawarkan pembiayaan super fleksibel dengan plafon hingga Rp75 juta, cicilan ringan, dan biaya administrasi nol rupiah alias gratis! Program ini cocok banget buat kamu yang sedang ingin melebarkan sayap bisnis atau bahkan baru mulai merintis usaha dari nol.
Apa Itu KUR BSI 2025?
KUR BSI 2025 adalah program pinjaman dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditujukan untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha yang halal dan terjangkau.
Related Post
Skema KUR ini berbasis syariah, artinya bebas dari riba (bunga), dan menggunakan prinsip akad murabahah atau ijarah sesuai kebutuhan pembiayaan.
Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun, dan hingga kini sudah tersalurkan Rp7,06 triliun kepada lebih dari 156 ribu debitur. Jadi, jangan sampai ketinggalan ikut merasakan manfaatnya!
Jenis-Jenis KUR BSI 2025
Bank Syariah Indonesia menyediakan tiga jenis pembiayaan dalam program KUR ini:
-
KUR Super Mikro
-
Plafon maksimal: Rp10 juta
-
Untuk pelaku usaha pemula atau usaha mikro kecil
-
-
KUR Mikro
-
Plafon: Rp10–Rp100 juta
-
Cocok untuk pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan bisnis
-
-
KUR Kecil (KUR Menengah)
-
Plafon: Rp100–Rp500 juta
-
Untuk pelaku usaha menengah yang butuh tambahan modal kerja atau investasi
-
Tabel Angsuran KUR BSI 2025: Limit Rp40–Rp75 Juta
Berikut ini adalah simulasi angsuran per bulan berdasarkan plafon dan tenor yang dipilih. Hitung-hitung sebelum kamu ajukan!
Plafon Rp40 juta
-
12 bulan: Rp3.400.000
-
24 bulan: Rp1.733.300
-
36 bulan: Rp1.177.700
-
48 bulan: Rp900.000
-
60 bulan: Rp733.300
Plafon Rp50 juta
-
12 bulan: Rp4.250.000
-
24 bulan: Rp2.166.000
-
36 bulan: Rp1.472.200
-
48 bulan: Rp1.125.500
-
60 bulan: Rp916.600
Plafon Rp75 juta
Terverifikasi Dewan Pers