Soal Proses Perpindahan ASN ke IKN, Ini Bocoran dari Komisi II DPR

IKNPOS.ID - Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu momen yang dinantikan publik. Sebab, perpindahan ASN akan jadi penanda mulai berfungsinya IKN. Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN dengan Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono. Pembahasan itu menitikberatkan mengenai standar minimal yang harus diselesaikan IKN sebagai syarat sebuab ibu kota negara. "Pak Prabowo (Presiden) menyampaikan 2028 itu paling lambat, untuk anggaran 2025 ada Rp 14 triliun yang disiapkan untuk mempercepat prasyarat-prasyarat untuk bisa dijadikan operasi sebagai kantor ibu kota negara," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat acara silaturrahmi dengan wartawan di Posko Ari Bima Solo, belum lama ini. Menurut politikus PDI-P itu, Komisi II bersama kepala Otorita IKN membuat prioritas perihal kantor-kantor dan lembaga negara yang harus selesai tahun 2025 ini dengan disiapkan anggaran. Di antaranya menyiapkan kantor eksekutif, kantor legislatif yaitu DPR dan DPD serta Kantor Kejaksaan. Setelah infrastruktur memadai baru berbicara pemindahan ASN. "Mengenai pemindahan ASN tentu sangat sosiologis untuk pembicaraan bagaimana hal-hal yang terkait dengan keikutsertaan keluarga dan anak-anak yang saat ini masih banyak yang belajar di Jakarta. Masih perlu tempat tinggal di Jakarta atau bapaknya yang di Jakarta atau ibunya yang pindah sampai sedetail itu," katanya menjelaskan. Aria Bima mengatakan, untuk memindahkan ASN ini akan dilakukan secara periodik dan bergelombang. Pemindahan berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan kesiapan dari kantor yang sudah ada. "Ini yang Komisi II kerjakan yang tentunya akan selesai sesuai target pemerintah 2028, baik infrastruktur maupun sosial pemerintahan. Ini memindahkan orang bukan untuk memindahkan barang, ada faktor-faktor psikologis, sosiologis yang perlu kita pertimbangkan," ucap dia. Pemindahan ASN ke IKN menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Tak hanya dengan OIKN, namun juga dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PANRB) "Ini sangat kita perhitungkan dan kita mitigasi persoalan satu persatu antara Komisi II maupun dengan kementerian-kementerian terkait, dalam hal ini kalau pegawai adalah dengan Kementerian RB," lanjutnya.

Esnoe Wardhana

Demi Kenyamanan Masyarakat, Pemkab PPU Tertibkan Parkir Liar di Pasar Induk Serambi IKN

Wagub Emil Dardak Paparkan Konsep Pembangunan Jatim sebagai Gerbang IKN

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

REJEKI NOMPLOK! BSU Rp300.000 CAIR 5 JUNI: PANDUAN LENGKAP Cek Online & Syarat Wajibnya

Prakiraan Formasi Timnas Senior, Mampukah Jebol Tembok China?

Realme GT 7, Ponsel Flagship Killer dengan Spesifikasi Mumpuni

McLaren Luncurkan 750S sebagai Penghormatan 30 Tahun Kemenangan Ikonik