IKNPOS.ID – Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) bersama Kementerian Pertahanan melakukan kunjungan ke IKN (Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur. Ini untuk memfinalisasi rencana pembangunan SMA Taruna Nusantara di wilayah tersebut.
Kepala Pusat Konstruksi Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI M. Leo Pola Ardiansa, meninjau langsung lokasi persil di IKN.
“Kami sudah diajak oleh tim Otorita IKN untuk melihat dan memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan. Jika lahan sudah siap, kami akan segera melaporkan agar pembangunan dapat dimulai tahun ini,” kata Leo pada Kamis, 24 April 2025.
Sekretaris LPTTN, Priscilia Mantiri, menambahkan bahwa pembangunan sekolah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025, yang menginstruksikan agar LPTTN membuka tiga kampus baru, salah satunya di IKN, agar pada tahun ajaran baru sudah dapat menerima siswa.
Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, menyambut positif rencana pembangunan SMA Taruna Nusantara di IKN. Ia menegaskan bahwa kehadiran sekolah ini akan memperkuat ekosistem pendidikan dan pembangunan di ibu kota baru.
“Jika pembangunan dimulai tahun ini, Insya Allah akan cepat selesai. Terima kasih atas keputusan untuk memanfaatkan lahan yang ada sebagai fasilitas pendidikan. Kami berharap sekolah ini dapat memberikan manfaat besar bagi IKN dan bangsa,” ujar Basuki.
Lokasi dan Luas Lahan SMA Taruna Nusantara
SMA Taruna Nusantara di IKN direncanakan berdiri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tepatnya pada Sub Wilayah Perencanaan 1C di Zona Sarana Pelayanan Umum.
Lahan yang disiapkan seluas sekitar 60,48 hektar, termasuk kawasan hijau, dengan luas bangunan inti mencapai 23,38 hektar.
Pendirian SMA Taruna Nusantara di IKN merupakan bagian dari upaya strategis untuk menciptakan generasi muda yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Sekolah ini diharapkan menjadi pusat pendidikan yang mampu mencetak pemimpin masa depan yang berintegritas dan berwawasan luas.
Selain itu, pembangunan IKN sebagai ibu kota baru bertujuan mengatasi berbagai masalah di Jakarta seperti kemacetan, polusi, dan banjir, sekaligus membuka peluang pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur.
