IKNPOS.ID – Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
Satgas yang semula dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini telah berakhir masa tugasnya. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 408/KPTS/M/2025 yang mencabut Keputusan Menteri sebelumnya Nomor 17/KPTS/M/2024. Menteri PUPR Dody Hanggodo menandatangani keputusan tersebut pada 26 Maret 2025.
Pembubaran Satgas Pembangunan IKN dilakukan karena keberadaan lembaga tersebut sudah tidak lagi diperlukan setelah dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) yang memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota baru.
Related Post
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022, Otorita IKN bertanggung jawab langsung mengelola seluruh proses pembangunan infrastruktur di kawasan IKN.
Keputusan ini diambil untuk menghindari tumpang tindih fungsi dan mempercepat proses pembangunan dengan struktur organisasi yang lebih efisien dan terintegrasi.
Dalam Kepmen PUPR Nomor 408/KPTS/M/2025, ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN sepenuhnya berada di bawah kendali Otorita IKN, sehingga keberadaan Satgas di Kementerian PUPR tidak lagi relevan.
Sejarah dan Peran Satgas Pembangunan IKN
Satgas Pembangunan IKN dibentuk pada tahun 2021 oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Satgas ini dipimpin oleh Danis Sumadilaga yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
Tugas utama Satgas adalah mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur ibu kota baru secara terpadu, inovatif, dan sesuai prinsip good governance.
Selain itu, Satgas juga bertanggung jawab melakukan kurasi arsitektural terhadap bangunan utama di kawasan IKN. Struktur organisasi Satgas terdiri dari Tim Pengarah, Tim Perencanaan, Tim Pelaksanaan, Kurator Arsitektural, dan Sekretariat.
Meski Satgas dibubarkan, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tetap berjalan sesuai rencana.
Terverifikasi Dewan Pers