Home Borneo Pengin Jadi Penopang IKN, Kalsel Dinilai Belum Siap dari Sisi Infrastruktur dan Pangan
Borneo

Pengin Jadi Penopang IKN, Kalsel Dinilai Belum Siap dari Sisi Infrastruktur dan Pangan

Share
6 bank pelopor beroperasi di IKN
6 bank pelopor akan beroperasi di IKN pada 2026 mendatang. Foto: IST
Share

IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah gencar mempersiapkan diri sebagai salah satu gerbang utama logistik ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, di balik ambisi besar itu, masih ada pekerjaan rumah yang dinilai belum terselesaikan yakni soal pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal.

“Pembangunan di Kalsel masih minim dan perlu ditingkatkan secara menyeluruh jika memang serius ingin mendukung IKN secara logistik,” kata Perwakilan dari Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU) Kalsel, H. Martinus .

Menurut Martinus, salah satu sektor yang paling mencolok adalah infrastruktur, terutama jaringan jalan provinsi yang masih belum mengalami peningkatan signifikan.

“Misalkan dari segi infrastruktur. Jalan-jalan provinsi kita perlu ada peningkatan, tidak hanya tambal sulam, tapi juga perlu pelebaran dan perbaikan menyeluruh,” tegasnya.

Martinus menambahkan, jika pembangunan infrastruktur dilakukan dengan serius dan konsisten, maka pemerintah pusat akan melihat bahwa Kalsel benar-benar siap menjadi daerah penyangga IKN.

“Jangan setiap lima tahun kita hanya ganti pemimpin, tapi pembangunan seolah-olah stagnan,” kritiknya.

Minimnya Komitmen terhadap Sektor Pangan

Selain masalah infrastruktur, sektor ketahanan pangan juga menjadi sorotan penting.

Martinus menyebut bahwa jika Kalsel ingin menjadi pemain penting dalam rantai pasok logistik ke IKN, maka sektor pangan harus mendapat perhatian khusus.

“Lumbung-lumbung pangan harus dipetakan dengan jelas. Jangan sampai wilayah yang dulu jadi sentra padi kini malah jadi kawasan pembangunan tanpa perhitungan,” jelasnya.

Ia mencontohkan beberapa wilayah seperti Gambut dan Lingkar Selatan yang dulunya dikenal sebagai lumbung padi, kini mulai tergerus oleh pembangunan yang tak terencana.

“Perlu aturan yang jelas. Mana kawasan yang harus dilindungi sebagai penghasil pangan dan mana yang boleh dikembangkan. Ini tugas penting bagi Gubernur, Wali Kota, dan Bupati,” pungkas Martinus.

Share
Related Articles
Borneo

Petani Wajib Lapor Panen, Strategi Baru PPU Jaga Harga Gabah Tetap Stabil

Pemkab PPU menerapkan kebijakan baru dengan mewajibkan petani melaporkan rencana panen padi...

Borneo

IKN Dorong Gaya Hidup Sehat, Donor Darah dan Skrining Diabetes Digital Diserbu Ratusan Peserta

OIKN terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem kesehatan modern dengan menggelar kegiatan...

Film Kolosal Dayak Kalimantan 2026
Borneo

Angkat Peradaban Borneo ke Layar Lebar, Film Kolosal Dayak Mulai Berburu Pemeran

IKNPOS.ID - Industri perfilman Tanah Air segera menyambut kehadiran karya sinematik ambisius...

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Ibu Kota Nusantara.
Borneo

Otorita IKN Gandeng Daerah Penyangga Kelola Sampah Jadi Energi

IKNPOS.ID - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperkuat upaya pengelolaan lingkungan...