Alasan Lingkungan
Bukan hanya soal pemerataan pembangunan atau ambisi politik, alasan lain pembangunan IKN tetap harus jalan adalah perubahan iklim.
Prabowo dan Basuki sepakat, kondisi Jakarta yang makin rentan—mulai dari permukaan tanah turun hingga naiknya permukaan laut—adalah sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan.
Basuki mengingatkan kembali bahwa IKN adalah solusi jangka panjang. “Jakarta disebut-sebut akan tenggelam karena permukaan air laut terus naik,” ujarnya.
UU Baru Jadi Landasan Hukum
Bukti komitmen lainnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
UU ini semakin memperkuat posisi hukum dari IKN sebagai ibu kota baru yang sah dan memiliki tata kelola pemerintahan sendiri di masa depan.
IKN Bukan Sekadar Kota, Tapi Simbol Masa Depan Indonesia
Pembangunan IKN tahap kedua bukan hanya melanjutkan proyek infrastruktur, tapi juga menyusun fondasi pemerintahan baru.
Dari aspek legal, politik, teknis, hingga lingkungan, semuanya sudah masuk dalam perencanaan besar menuju 2028.
Apakah IKN siap menjadi pusat politik dan pemerintahan Indonesia yang baru? Waktu yang akan menjawab, tapi dari persiapan yang sudah dilakukan, arah menuju cita-cita besar itu semakin nyata.
- Anggaran pembangunan IKN 2025-2029
- APBN untuk pembangunan IKN
- Basuki Hadimuljono pembangunan IKN
- Headline
- IKN
- IKN 2028
- IKN jadi ibu kota politik
- Kota masa depan Indonesia
- Otorita IKN
- Pembangunan IKN tahap 2
- Pemdasus IKN
- Pemerintah Daerah Khusus IKN
- Pemprov Kaltim
- Persiapan IKN jadi Ibu Kota Politik 2028
- Prabowo dan IKN
- Sepaku
- UU IKN 2024
- UU IKN dan UU Provinsi Khusus Jakarta







