IKNPOS.ID – Derasnya hujan belum lama ini kembali membawa kabar kurang menyenangkan dari kawasan Jalan Tepo Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.
Kawasan yang berada di sekitar proyek pembangunan jalan tol Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) ini kembali terendam banjir, memicu kekhawatiran dan kritik tajam dari warga hingga wakil rakyat di DPRD.
Salah satu suara paling lantang datang dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara.
Ia secara tegas menyebut bahwa banjir yang berulang terjadi di kawasan tersebut bukan semata karena cuaca, tapi lebih pada kurangnya infrastruktur pendukung dari proyek jalan tol.
Minim Drainase, Tak Ada Bozem
Dalam keterangannya, Halili menyoroti fakta bahwa proyek tol tersebut tidak dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai.
Bahkan, bozem atau kolam retensi yang seharusnya menjadi penampung limpasan air hujan tidak tersedia.
“Kalau sistem drainasenya tidak optimal, terus nggak ada bozem, ya wajar kalau banjir,” ungkap Halili, dikutip dari Nomorsatukaltim, Kamis 17 April 2025.
Menurutnya, keberadaan bozem sangat krusial untuk mencegah air hujan langsung meluber ke permukiman warga.
Ia menyarankan agar pembangunan bozem segera dilakukan di sisi badan jalan tol, ditambah dengan pengalihan jalur akses warga ke luar pagar proyek agar lebih aman dari risiko banjir.
“Kalau di samping tol dibuatkan bozem dan jalan akses dipindah ke luar pagar, Insyaallah akan aman,” lanjutnya.
Desain Jalan dan Terowongan Juga Jadi Sorotan
Selain soal drainase dan bozem, Halili juga mempertanyakan desain dari jalan tol yang melintasi terowongan.
Ia menilai bahwa lokasi ini rawan banjir jika tidak ada sistem drainase tambahan di bagian atas terowongan. Apalagi, sekolah dasar (SD) di wilayah tersebut sering menjadi korban luapan air.
“Kalau air dari atas tidak ditahan atau dialihkan, pasti akan meluncur ke bawah. Anak-anak SD bisa jadi korban tiap hujan datang,” kata politisi PKB tersebut.
Solusi Jangka Pendek: Normalisasi Drainase
Untuk langkah taktis dan jangka pendek, Halili meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera melakukan pengerukan drainase di sisi kiri dan kanan jalan.
Hal ini penting karena saluran yang ada saat ini sudah dipenuhi sedimentasi dan lumpur.
“Pengerukan ini mungkin belum bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya, tapi setidaknya bisa mengurangi dampaknya sambil menunggu pembangunan permanen,” ujarnya.
