IKNPOS.ID – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) 2024 digelar besok, Sabtu 19 April 2025. Untuk memastikan proses PSU berlangsung aman, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama kepolisian dan TNI mengecek Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sejumlah lokasi.
Gubernur Rudy bersama jajaran Forkopimda Kaltim, di antaranya Kapolda Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dan Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris meninjau langsung kesiapan TPS jelas PSU Kukar.
Salah satu TPS yang dikunjungi TPS Khusus 901 yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Lokasi ini menjadi titik pertama yang dikunjungi rombongan setibanya di Tenggarong.
Related Post
Rudy memastikan persiapan PSU Kukar berjalan sesuai rencana. Termasuk TPS Khusus 901 melayani 71 warga binaan dari total 325 penghuni Lapas Perempuan.
Kedatangan Rudy dan rombongan disambut Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Hernowo Sugiastanto, Kalapas Perempuan Suparman, Kalapas Khusus Anak Tenggarong Fahmi, serta jajaran KPU dan Bawaslu Kukar.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy sekaligus menyerahkan tali asih kepada lima petugas TPS sebagai bentuk apresiasi atas tugas penting mereka dalam menyukseskan PSU.
Ia menjelaskan bahwa sistem pelaksanaan PSU di TPS Khusus tidak berbeda dengan TPS reguler, meski pengawasan di dalam Lapas dilakukan lebih ketat. Rudy juga memastikan distribusi logistik akan rampung pada H-1 atau Jumat 18 April 2025.
“Untuk di Lapas ini, besok (hari ini) logistik sudah masuk. Secara keseluruhan, Kukar siap gelar PSU,” imbuhnya.
PSU Kukar akan digelar serentak pada Sabtu, 19 April 2025 di 1.447 TPS yang tersebar di 19 kecamatan.
Sebanyak 13.023 petugas KPPS dan pengamanan dikerahkan untuk melayani 552.469 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Rudy Mas’ud berharap pelaksanaan PSU berjalan lancar tanpa meninggalkan polemik hukum seperti sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.
“Jangan sampai PSU diulang lagi. Kasihan masyarakat Kukar, ini bisa memperlambat pembangunan daerah,” pesannya.
Terverifikasi Dewan Pers