IKNPOS.ID – Kasus dugaan korupsi proyek pengelolaan dan pengangkutan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024 senilai Rp75,9 miliar makin menyeruak ke permukaan.
Pada Senin 14 April 2025, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten resmi menahan satu tersangka dari pihak swasta yakni Syukron Yuliadi Mufti.
Syukron yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Ella Pratama Perkasa (EPP), digelandang ke Rutan Kelas IIB Serang setelah menjalani pemeriksaan intensif di ruang pidana khusus (pidsus) Kejati Banten.
Penahanan ini pun jadi sorotan publik, mengingat nilai proyek yang disinyalir dikorupsi bukanlah angka kecil. Dan kini muncul satu pertanyaan besar.
Siapa pejabat Pemerintah Kota Tangsel yang akan menyusul jadi tersangka?
Syukron Diduga Bersekongkol dengan Pejabat DLH Kota Tangsel
Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna, menyampaikan bahwa Syukron tidak sendirian dalam kasus ini.
Ia diduga kuat bersekongkol dengan Wahyunoto Lukman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel.
“Tersangka SYM telah bersekongkol dengan saudara WL selaku Kepala DLH Tangsel agar proyek pengelolaan dan pengangkutan sampah bisa dikerjakan oleh PT EPP,” ungkap Rangga.
Namun ironisnya, PT EPP yang mendapatkan proyek bernilai miliaran rupiah ini ternyata tidak mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya.
Alih-alih menjalankan pengelolaan dan pengangkutan sampah, PT EPP justru menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain.
Proyek Tidak Dikerjakan, Uang Tetap Mengalir
Dari hasil penyidikan sementara, PT EPP telah menerima dana lebih dari Rp75 miliar, tetapi pengelolaan dan pengangkutan sampah ternyata tidak dilaksanakan langsung oleh perusahaan ini.
Justru, pekerjaan itu dilimpahkan ke sejumlah perusahaan lain seperti PT OKE, PT BKO, PT MSR, PT WWT, PT ADH, PT SKS, hingga CV BSIR.
“Hal itu jelas bertentangan dengan regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya,” terang Rangga.
Rangga juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Syukron dan perusahaannya telah melanggar hukum, dan kini ia dijerat dengan sejumlah pasal berat.
Di antaranya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Terverifikasi Dewan Pers