Forest Watch Indonesia Soroti Tata Kelola Hutan yang Lemah
Di sisi lain, Forest Watch Indonesia (FWI) menganggap bahwa tingginya deforestasi di Kalimantan Timur tak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola kehutanan di tingkat daerah maupun pusat.
Anggi Putra Prayoga, Manajer Kampanye FWI, menyebut bahwa rata-rata deforestasi nasional masih berada di angka mengkhawatirkan, yakni sekitar 900.000 hektare per tahun, dengan Kalimantan sebagai wilayah paling terdampak.
“Perbedaan data itu biasa, tergantung pendekatannya. Tapi faktanya, hutan terus berkurang. Ini bukan soal angka, tapi soal nyawa ekosistem,” ujar Anggi.
Related Post
FWI menyebut tumpang tindih perizinan antar sektor (pertambangan, kehutanan, perkebunan) sebagai penyebab utama lemahnya perlindungan hutan.
Parahnya lagi, proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) disebut ikut andil dalam mempercepat kerusakan hutan, termasuk kawasan mangrove.
“Pembangunan IKN ini bukti bahwa kita masih belum punya pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan. Hutan makin terdesak, masyarakat adat makin terpinggirkan,” tegasnya.
Desakan Reformasi Tata Kelola dan Sanksi Tegas
FWI mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh. Beberapa langkah konkret yang mereka sarankan, antara lain:
-
Moratorium izin baru di kawasan hutan primer dan gambut
-
Implementasi kebijakan satu peta untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan
-
Penguatan pengakuan hutan adat
-
Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Lebih dari itu, FWI juga meminta agar perusahaan yang terbukti merusak hutan dikenakan sanksi tegas.
“Tanpa efek jera, deforestasi akan terus terjadi. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci,” tutup Anggi.
Bencana Ekologis Mengintai Kaltim
Jika dibiarkan terus, deforestasi tak terkendali di Kalimantan Timur dapat menimbulkan berbagai bencana ekologis, seperti banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, hingga pencemaran air sungai dan laut.
Dalam jangka panjang, degradasi hutan akan berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat lokal dan krisis keanekaragaman hayati.
Pembangunan memang penting, tapi harus seimbang dengan perlindungan lingkungan.
Kalimantan Timur, yang kini jadi pusat perhatian nasional karena IKN, punya tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa kemajuan tak harus mengorbankan alam.
Terverifikasi Dewan Pers